PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS TANAH MASYARAKAT DESA NUSANTARA KECAMATAN AIR SUGIHAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

KADARIAH, SRI LESTARI and Muntaqo, Firman and Apriadi, Mada (2021) PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS TANAH MASYARAKAT DESA NUSANTARA KECAMATAN AIR SUGIHAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR. Master thesis, Universitas Sriwijaya.

[thumbnail of RAMA_74101_02012681822043.pdf] Text
RAMA_74101_02012681822043.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (850kB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74101_02012681822043_TURNITIN.pdf] Text
RAMA_74101_02012681822043_TURNITIN.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (20MB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74101_02012681822043_0011116302_00290477033_01_front_ref.pdf]
Preview
Text
RAMA_74101_02012681822043_0011116302_00290477033_01_front_ref.pdf - Accepted Version
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (1MB) | Preview
[thumbnail of RAMA_74101_02012681822043_0011116302_00290477033_02.pdf] Text
RAMA_74101_02012681822043_0011116302_00290477033_02.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (282kB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74101_02012681822043_0011116302_00290477033_03.pdf] Text
RAMA_74101_02012681822043_0011116302_00290477033_03.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (345kB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74101_02012681822043_0011116302_00290477033_04.pdf] Text
RAMA_74101_02012681822043_0011116302_00290477033_04.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (39kB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74101_02012681822043_0011116302_00290477033_05_ref.pdf] Text
RAMA_74101_02012681822043_0011116302_00290477033_05_ref.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (379kB) | Request a copy

Abstract

Jumlah konflik pertanahan di Indonesia cukup tinggi, pada tahun 2018, sektor perkebunan kembali menempati posisi tertinggi sebagai sektor penyumbang konflik agraria dengan 144 (35%) dari 144 konflik agraria yang terjadi di sektor perkebunan sepanjang tahun 2018 ini. Salah satu konflik pertanahan yang sampai saat ini masih terjadi yaitu sengketa tanah masyarakat Desa Nusantara Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Sinar Agro Makmur Lestari. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat desa berdasarkan hukum pertanahan nasional, menganalisis dan mengamati penerapan perlindungan hukum hak atas tanah desa Nusantara Kecamatan air Sugihan Kabupaten OKI; menganalisis dan menemukan pengaturan di masa yang akan datang terhadap hak atas tanah masyarakat desa ; mengidentifikasi dan mengevaluasi pelaksanaan perlindungan hukum. Dari hasil penelitian diketahui bahwa sengketa tanah seluas 1200 hektar yang telah dikelola masyarakat Desa Nusantara berawal dikeluarkannya Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Sinar Agro Makmur Lestari (SAML). Berbagai upaya telah dilakukan msyarakat Desa Nusantara untuk mempertahankan tanah seluas 1200 hektar tersebur agar tetap dapat menanam padi yang telah mereka usahakan sejak tahun 1997. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Semangat dan tujuan dari Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) adalah untuk melindungi masyarakat ekonomi lemah atau masyarakat desa dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, hal ini tercermin dalam pasal-pasal yang dalam UUPA. Tetapi semangat dan tujuan UUPA tersebut khususnya pada pasal 2 tidak terlepas dari politik agraria yang dijalankan oleh rejim yang sedang berkuasa, sehingga penafsiran tentang Hak Menguasai Negara disalah tafsirkan seakan-akan negara dalam hal ini pemerintah sebagai pemilik hak atas tanah/agraria, sehingga dapat dengan bebas menentukan untuk apa dan kepada siapa tanah-tanah diberikan hak penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatannya.

Item Type: Thesis (Master)
Uncontrolled Keywords: Hukum Pertanahanan Nasional, Perlindungan Hukum, Konflik Agraria.
Subjects: K Law > K Law (General) > K1700-1973 Social legislation
Divisions: 02-Faculty of Law > 74101-Law (S2)
Depositing User: Sri Lestari Kadariah
Date Deposited: 29 Sep 2021 01:42
Last Modified: 29 Sep 2021 01:42
URI: http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/55214

Actions (login required)

View Item View Item