PROSES PENANGGUHAN PENAHANAN DENGAN JAMINAN UANG ATAU ORANG PADA TINGKAT PENYIDIKAN BERDASARKAN PASAL 31 KUHAP

SAPUTRA, ROLI SANDRI and Achmad, Ruben and Ikhsan, RM. (2010) PROSES PENANGGUHAN PENAHANAN DENGAN JAMINAN UANG ATAU ORANG PADA TINGKAT PENYIDIKAN BERDASARKAN PASAL 31 KUHAP. Undergraduate thesis, Sriwijaya University.

[img] Text
RAMA_74201_02053100169.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (44MB) | Request a copy
[img]
Preview
Text
RAMA_74201_02053100169_0002095502_01_front_ref.pdf - Accepted Version
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (8MB) | Preview
[img] Text
RAMA_74201_02053100169_0002095502_02.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (12MB) | Request a copy
[img] Text
RAMA_74201_02053100169_0002095502_03.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (8MB) | Request a copy
[img] Text
RAMA_74201_02053100169_0002095502_04.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (942kB) | Request a copy
[img] Text
RAMA_74201_02053100169_0002095502_05_ref.pdf - Bibliography
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (347kB) | Request a copy
[img] Text
RAMA_74201_02053100169_0002095502_06_lamp.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (13MB) | Request a copy

Abstract

Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin keterlaksanaan penegakan hukum yang menjunjung tinggi HAM, termasuk dalam pelaksanaan hukum pidana, salah satunya dengan menjamin hak-hak dari warga negara yang menjalankan pemeriksaan dalam proses hukum acara pidana. Salah satu dilema dalam pelaksanaan hukum acara pidana yang tampak bertentangan dengan pelaksanaan penegakan HAM adalah dilakukannya penahanan terhadap oknum warga negara yang disangka atau didakwa telah melakukan tindak pidana. Dengan maksud menjaga agar tersangka atau terdakwa yang ditahan tidak dirugikan karena dilakukannya penahanan, dimungkinkan untuk menangguhkan penahanan yang diatur dalam Pasal 31 KUHAP. Akan tetapi pelaksanaan pengaturannya, terutama penangguhan penahanan dengan jaminan uang, diserahkan kepada para petugas penegak hukum yang menangani tersangka atau terdakwa yang meminta penangguhan penahanan. Dengan demikian pelaksanaan penangguhan penahanan sebagai pelaksanaan hukum acara pidana tampak bias dalam pelaksanaan hukumnya. Seolah-olah pelaksanaan penangguhan penahanan ini berlaku hukum kebiasaan sedangkan Indonesia merupakan negara yang menganut sistem legisme/legalitas yang menuntut kepastian hukum berdasarkan hukum tertulis. Dan dalam persyaratan perjanjian penangguhan penahanan itu seolaholah lebih mengacu kepada bentuk kontrak atau perjanjian dalam hukum perdata antara tersangka/terdakwa atau orang yang menjaminnnya dengan instansi yang menahan. Untuk itu penulis melakukan penelitian tentang ’Tenangguhan Penahanan Dengan Jaminan Uang Pada Tingkat Penyidikan (Kajian Terhadap Pasal 31 KUHAP)” dengan permasalahan persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi pemohon agar dapat dilakukan penangguhan penahanan dengan jaminan uang dan dasar pertimbangan penyidik dalam melakukan penangguhan penahanan dengan jaminan uang. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang diperoleh dengan studi literatur dan ditunjang dengan penelitian di Poltabes Palembang dengan wawancara terbuka, dalam penelitian tersebut penulis memperoleh keterangan bahwa Dasar diberikannya penangguhan penahanan oleh POLTABES Palembang adalah Pasal 31 ayat (1), penangguhan terhadap tersangka ditingkat pemeriksaan harus menetapkan syarat-syarat, karena tanpa adanya syarat-syarat yang ditentukan terlebih dahulu maka penangguhan penahanan tidaklah dapat diberikan. Penangguhan penahanan yang diberikan tentunya dengan mempertimbangkan berbagai hal secara selektif. Yang dapat berupa pertimbangan-pertimbangan subjektif, seperti tidak akan mempersulit dalam proses penyelidikan dan penyidikan dalam perkara yang disangkakan, tidak adanya kekhawatiran melarikan diri, tidak khawatir tersangka akan menghilangkan barang bukti, tidak adanya kekhawatiran tersangka akan mengulangi tindak pidana yang ia lakukan, adanya jaminan, alasan permohonan penahanan, kesanggupan dari tersangka atau terdakwa untuk memenuhi syarat-syarat yang diberikan penyidik, situasi masyarakat setempat, serta pertimbangan objektif untuk diberikannya penangguhan penahanan, pertimbangan objektif ini diberikan atas dasar peraturan yang berlaku didalam KUHAP, yaitu Pasal 21 ayat (4).

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: -
Subjects: H Social Sciences > HV Social pathology. Social and public welfare > HV8073-8079.35 Investigation of crimes. Examination and identification of prisoners
Divisions: 02-Faculty of Law > 74201-Law (S1)
Depositing User: Mr. Muhammad Irwan
Date Deposited: 15 Nov 2021 04:46
Last Modified: 15 Nov 2021 04:46
URI: http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/57259

Actions (login required)

View Item View Item