PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA MASSA CETAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF YURIDIS

RAHMAWATI, IKA and Tulip, Abdullah and Ikhsan, Rd. Muhammad (2010) PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA MASSA CETAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF YURIDIS. Undergraduate thesis, Sriwijaya University.

[img] Text
RAMA_74201_02061001108.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (53MB) | Request a copy
[img]
Preview
Text
RAMA_74201_02061001108_01_front_ref.pdf - Accepted Version
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (13MB) | Preview
[img] Text
RAMA_74201_02061001108_02.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (10MB) | Request a copy
[img] Text
RAMA_74201_02061001108_04.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (1MB) | Request a copy
[img] Text
RAMA_74201_02061001108_03.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (16MB) | Request a copy
[img] Text
RAMA_74201_02061001108_05_ref.pdf - Bibliography
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (1MB) | Request a copy
[img] Text
RAMA_74201_02061001108_06_lamp.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (12MB) | Request a copy

Abstract

Dalam demokrasi, perbenturan pendapat dan perbenturan gagasan sering terjadi apabila tidak disalurkan atau dikelola dengan baik Demokrasi bisa berjalan dengan adanya kebebasan, sama halnya dengan pers perlu juga adanya kebebasan. Kebebasan pers di Indonesia mendapat jaminan dari pemerintah, seperti tertuang dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu adanya jaminan kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran lisan dan tulisan. Namun dengan adanya jaminan tersebut, pers juga semakin bebas yang sering kali memunculkan masalah baru yang menyatakan bahwa pers tidak bertanggung jawab dalam pemberitaan dan hanya mengejar sensasi belaka yang kemudian menimbulkan suatu akibat yaitu adanya tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik Pasalpasal tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baiklah merupakan pasal yang paling sering diancamkan kepada pers seiring dengan pemberitaannya yang menurut masyarakat merugikan dirinya dan harus diproses melalui jalur hukum. Dalam hal ini yang menjadi pelaku tindak pidana adalah pers. Jadi setiap pelaku harus bertanggung jawab atas tindakannnya. Tindak pidana yang dikenakan kepada pelaku adalah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang pers, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pokok Pers. Pada kenyataannya dijumpai adanya dualisme bentuk pertanggungjawaban pers itu, yaitu pertanggungjawaban personal menurut KUHP dan pertanggungjawaban fiktif menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Tindak Pidana, Pers, Pertanggungjawaban
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence
Divisions: 02-Faculty of Law > 74201-Law (S1)
Depositing User: Tiara Hilda Safitri Rts
Date Deposited: 03 Dec 2021 07:09
Last Modified: 03 Dec 2021 07:09
URI: http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/58647

Actions (login required)

View Item View Item