TINJAUAN HUKUM PIDANA MENGENAI TINDAK PIDANA PENIPUAN (STUDI TENTANG PENIPUAN DIBIDANG PENGADAAN BARANG DAN JASA)

DAMHUDI, JUNI and Ariman, M. Rasyid and Taufani, Elfira (2011) TINJAUAN HUKUM PIDANA MENGENAI TINDAK PIDANA PENIPUAN (STUDI TENTANG PENIPUAN DIBIDANG PENGADAAN BARANG DAN JASA). Undergraduate thesis, Sriwijaya University.

	Text RAMA_74201_02043100107.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (69MB) | Request a copy
Preview	Text RAMA_74201_02043100107_01_front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (13MB) | Preview
	Text RAMA_74201_02043100107_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (13MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02043100107_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (13MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02043100107_04.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (1MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02043100107_05_ref.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (768kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02043100107_06_lamp.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (28MB) | Request a copy

Abstract

Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Berhasilnya pembangunan tergantung partisipasi seluruh rakyat, yang berarti pembangunan harus dilaksanakan secara merata oleh segenap lapisan masyarakat. Dalam rangka menjalankan pembangunan tersebut pemerintah juga perlu melakukan kerjasama dengan penyedia barang/jasa. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang dijadikan acuan dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di Indonesia yaitu Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Namun dengan pengaturan prosedur dan mekanisme seperti dalam peraturan tersebut, bukan mustahil apabila masyarakat kurang mengetahui cara untuk melakukan kerjasama dengan pemerintah dalam pengadaan barang/jasa. Hal ini memberikan peluang bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan aksi kejahatannya yang dapat merugikan berbagai pihak termasuk juga merugikan keuangan dan perekonomian negara. Pelaku kejahatan tersebut memanfaatkan peluang yang ada untuk melakukan berbagai bentuk penipuan yang dapat memberikan dampak buruk bagi kelangsungan pembangunan bangsa dan Negara.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Pengadaan barang/jasa, Kejahatan, Tindak pidana penipuan.
Subjects:	K Law > K Law (General) > K5015.4-5350 Criminal law
Divisions:	02-Faculty of Law > 74201-Law (S1)
Depositing User:	Tiara Hilda Safitri Rts
Date Deposited:	08 Dec 2021 03:06
Last Modified:	08 Dec 2021 03:06
URI:	http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/58983

Actions (login required)

View Item