PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH BESERTA PERUBAHANNYA

SYAPUTRA, ARIEF and Achmad, Ruben and Elvani, Malkian (2010) PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH BESERTA PERUBAHANNYA. Undergraduate thesis, Sriwijaya University.

	Text RAMA_74201_02053100018.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (83MB) | Request a copy
Preview	Text RAMA_74201_02053100018_0002095502_01_front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (13MB) | Preview
	Text RAMA_74201_02053100018_0002095502_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (21MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02053100018_0002095502_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (13MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02053100018_0002095502_04.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (1MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02053100018_0002095502_05_ref.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (1MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02053100018_0002095502_06_lamp.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (33MB) | Request a copy

Abstract

Pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan pemerintah merupakan salah satu alat untuk menggerakkan roda perekonomian, oleh karenanya penyerapan anggaran melalui pengadaan barang dan jasa ini menjadi sangat penting. Namun, masih banyaknya penyimpangan dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasannya. Upaya pemberantasan korupsi khususnya dibidang ini hanya akan efektif jika diikuti dengan pencegahan dan upaya deteksi dini penyimpangan Pokok masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah Ketentuan Keppres No. 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah beserta perubahannya dalam upaya mencegah terjadinyatindak pidana korupsi ; (2) Bagaimanakah ketentuan hukum pidana terhadap pelanggaran Keppres No. 80 tahun 2003 Tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Pendekatan masalah yang dipergunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data sukunder yang diperoleh dan studi pustaka dan studi lapangan, dengan mengunakan metode yundis normatif ini penulis melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan dan keputusan presiden yang mana hasilnya adalah dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah memerlukan adanya prosedur ataupun proses agar tidak terjadinya pelanggaran ataupun pihak yang dirugikan. Upaya hukum yang dipergunakan dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yaitu menggunakan upaya penal (pidana) dengan cara memberikan sanksi pidana penjara dan saksi denda sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Pengadaan Barang/jasa, Pencegahan, Korupsi
Subjects:	K Law > K Law (General) > K5015.4-5350 Criminal law
Divisions:	02-Faculty of Law > 74201-Law (S1)
Depositing User:	Tiara Hilda Safitri Rts
Date Deposited:	23 Dec 2021 03:07
Last Modified:	23 Dec 2021 03:07
URI:	http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/59659

Actions (login required)

View Item