TINJAUAN YURIDIS TERHADAP INTEGRITAS KEPALA DAERAH DI INDONESIA DALAM MASA KEPEMIMPINAN

DAMAYANTI, LUTFIANA and Febrian, Febrian and Heydir, Laurel (2018) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP INTEGRITAS KEPALA DAERAH DI INDONESIA DALAM MASA KEPEMIMPINAN. Undergraduate thesis, Sriwijaya University.

[img] Text
RAMA_74201_02111001127_0031016203_0024115802_01_front_ref.pdf - Accepted Version
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (1MB)
[img] Text
RAMA_74201_02111001127_0031016203_0024115802_02_pdf.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (237kB) | Request a copy
[img] Text
RAMA_74201_02111001127_0031016203_0024115802_03_pdf.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (314kB) | Request a copy
[img] Text
RAMA_74201_02111001127_0031016203_0024115802_04_.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (98kB) | Request a copy
[img] Text
RAMA_74201_02111001127_0031016203_0024115802_05_ref.pdf - Bibliography
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (168kB) | Request a copy
[img] Text
RAMA_74201_02111001127_0031016203_0024115802_06_lamp.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung merupakan hal yang baru bagi bangsa Indonesia dalam rangka mewujudkan proses demokratisasi dan sekaligus upaya untuk memperkuat otonomi daerah. Pilkada juga merupakan momentum bagi masyarakat untuk memilih calon Kepala Daerah sesuai dengan hati nuraninya masing-masing. Untuk itu seorang Kepala Daerah dituntut memiliki tanggung jawab yang tinggi akan tugasnya dan memiliki integritas sesuai dengan apa yang ia janjikan selama masa kampanye berlangsung. Untuk mengukur kapasitas dan kapabilitas calon kepala daerah perlu diadakannya uji publik bagi kepala daerah yang memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Dengan kata lain, sekalipun hasil uji publik tidak menggugurkan pencalonan, paling tidak publik bisa mengetahui kompetensi dan integritas calon kepala daerah yang akan dipilihnya. Intgeritas setelah penyelenggaraan pilkada menjadi sangat penting bagaimana mengawal dan mengawasi proses penyelenggaraan pemerintahan setelah penyelenggaraan pilkada. Pilkada akan dianggap gagal jika tidak menghasilkan kepala daerah yang berhasil menjalankan pemerintahan selama lima tahun kedepan. Ini akan menjadi jauh lebih mudah jika tahapan kedua telah terkonsolidasi dengan baik, dimana seluruh pemilih akan mengawal dan mengawasi kepala daerah yang terpilih hingga berakhir masa jabatannya. Pada hal inilah perlu adanya pengawasan langsung dari lembaga diluar pemerintahan bahkan dari masyarakat untuk menciptakan pemerintahan yang transparan. Adanya penandatanganan pakta integritas Kepala Daerah pada saat pelantikan dirasa hanyalah formalitas saja, pakta integritas dirasa tidak menjamin perilaku pemimpin daerah akan berjalan sesuai dengan janji yang ia berikan. Pentingnya penandatanganan pakta integritas Kepala Daerah yang berisikan pertanggungjawaban akan kewajibannya sangatlah penting, dan alangkah baiknya adanya pengaturan sanksi yang tegas apabila Kepala Daerah melanggar integritas.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Kepala Daerah, Persyaratan, Kepemimpinan, Integritas.
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: 02-Faculty of Law > 74201-Law (S1)
Depositing User: Mrs Sri Astuti
Date Deposited: 10 Jul 2019 07:23
Last Modified: 18 Jul 2019 14:52
URI: http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/75

Actions (login required)

View Item View Item