TANGGUNG JAWAB DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI TANAH YANG TERDAPAT DATA YANG DIPALSUKAN OLEH PENGHADAP

OCTAVIA, ALMIRA and Syaifuddin, Muhammad (2022) TANGGUNG JAWAB DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI TANAH YANG TERDAPAT DATA YANG DIPALSUKAN OLEH PENGHADAP. Master thesis, Sriwijaya University.

[thumbnail of RAMA_74102_02022682024021_TURNITIN.pdf] Text
RAMA_74102_02022682024021_TURNITIN.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (17MB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74102_02022682024021.pdf] Text
RAMA_74102_02022682024021.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (3MB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74102_02022682024021_0028077301_01_front_ref.pdf]
Preview
Text
RAMA_74102_02022682024021_0028077301_01_front_ref.pdf - Accepted Version
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (18MB) | Preview
[thumbnail of RAMA_74102_02022682024021_0028077301_02.pdf] Text
RAMA_74102_02022682024021_0028077301_02.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (1MB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74102_02022682024021_0028077301_03.pdf] Text
RAMA_74102_02022682024021_0028077301_03.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (1MB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74102_02022682024021_0028077301_04.pdf] Text
RAMA_74102_02022682024021_0028077301_04.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (560kB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74102_02022682024021_0028077301_05_ref.pdf] Text
RAMA_74102_02022682024021_0028077301_05_ref.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (551kB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74102_02022682024021_0028077301_06_lamp.pdf]
Preview
Text
RAMA_74102_02022682024021_0028077301_06_lamp.pdf - Accepted Version
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (12MB) | Preview

Abstract

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai salah satu profesi yang terhormat dibidang hukum diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah salah satunya ialah akta jual beli tanah dalam menjalankan kewenangannya tidak jarang akta jual beli yang dibuat oleh PPAT tersangkut masalah hukum berkaitan data – data yang dipalsukan oleh penghadap hal ini dikarenakan ketidak cermatan PPAT dalam menjalankan kewenangannya sehingga sering pula Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana maupun perbuatan hukum yang melanggar ketentuan perdata, yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu ke dalam akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan melakukan perbuatan melawan hukum sehingga hal ini menimbulkan permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana tanggung jawab dan perlindungan pejabat pembuat akta tanah dalam pembuatan akta jual beli yang terdapat data- data yang dipalsukan serta apa konsep ideal terhadap tanggung jawab dan perlindungan hukum pejabat pembuat akta tanah dalam pembuatan akta jual beli, Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa Tanggung jawab PPAT yang terbukti lalai dan melakukan kesalahan dalam pembuatan akta jual beli tanah sehingga mengakibatkan AJB tersebut menjadi cacat dan batal demi hukum, sehingga menimbulkan tanggung jawab secara hukum dan moral.Tanggung jawab hukum dapat berupa tanggung jawab Administratif, Perdata, dan Pidana. Bentuk perlindungan hukum terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) setelah diterbitkannya PerMen ATR/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2018 kurang diatur lebih jelas mengenai fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT, serta juga perlindungan hukum PPAT sebagai pejabat publik. perlindungan hukum terhadap PPAT belum dilaksanakan secara sempurna karena lembaga-lembaga yang dibentuk menyerupai lembaga pada Notaris belum berfungsi sebagaimana mestinya. Konsep ideal Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Jual Beli yang akan datang ialah tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah yaitu ikut serta mensosialisasikan tentang pentingnya memberikan data-data yang benar terkait kepentingan untuk membuat AJB dan PPAT harus memiliki sifat kehati-hatian dalam membuat AJB bentuk nyata yang dapat dilakukan oleh PPAT ialah dengan mengecek dan memeriksa dokumen-dokumen. Dan terkait perlindungan hukum terhadap PPAT maka perlu didalam peraturan perundang-undangan dan melalui mekanisme lembaga khusus yang membawahi PPAT sehingga baik PPAT dapat terjaga martabat dan kehormatannya dalam menjalankan profesi jabatannya.

Item Type: Thesis (Master)
Uncontrolled Keywords: Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Akta Jual Beli, Data Yang Dipalsukan
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence
Divisions: 02-Faculty of Law > 74102-Notarial Law (S2)
Depositing User: Almira Octavia
Date Deposited: 09 Aug 2022 02:08
Last Modified: 09 Aug 2022 02:08
URI: http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/76806

Actions (login required)

View Item View Item