Albariansyah, Hamonangan and Yuningsih, Henny (2014) Perlindungan Hukum bagi Buruh yang diupah tidak sesuai dengan Permenakertrans No.13 tahun 2012 tentang pencapaian KHL (studi Empiris di Kota Palembang). Jurnal Simbur Cahaya, XXI (54). pp. 4041-4055. ISSN 14110-0614
Preview |
Text
JurnaL_SC_Upah_Buruh.pdf Download (2MB) | Preview |
Abstract
Perdebatan mengenai besaran upah minimum masih menjadi persoalan tersendiri di kalangan pelaku hubungan industrial, belum adanya konsep baku mengenai upah yang layak yang disusun bersama para pihak menjadi pangkal disharmonisasi hubungan industrial. Pihak pengusaha masih memposisikan buruh sebagai ?mesin produksi? yang harus memcapai target produksi untuk memenuhi permintaan pasar, disis lain rendahnya kesadaran buruh untuk mau memahami hak dan kewajiban mereka sebagaimana diatur dalam UU No. 13 tahun 2003 sehingga berpotensi buruh tersebut memperoleh pemahaman upah dan kerja yang salah, sehingga keselarasan kerja dengan upah yang diterima menjadi tidak seimbang.. Tujuan jangka menengah yang diharapkan dari hasil penelitian ini ialah memperoleh gambaran makro mengenai persepsi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) versi buruh, pengusaha dan pemerintah, sehingga diperoleh titik temu keseimbangan kepentingan, yang dapat menjadi rujukan oleh pemerintah dalam kerangka penetapan konsep baku upah layak yang transparan, selaras dan dilaksanakan secara sukarela oleh semua pihak dalam hubungan industrial serta penerapan sanksi pidana terhadap pengusaha yang tidak menerapkan regulasi Standar Kehidupan Layak (KHL) bagi pekerjanya. Kata Kunci : Upah Minimum, Kebutuhan Hidup Layak, buruh
Item Type: | Article |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence |
Divisions: | 02-Faculty of Law > 74201-Law (S1) |
Depositing User: | Hamonangan Albariansyah |
Date Deposited: | 27 Nov 2019 02:11 |
Last Modified: | 27 Nov 2019 02:11 |
URI: | http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/18607 |
Actions (login required)
View Item |