Korespondensi Perspektif Hukum Persaingan Usaha Terhadap Kebijakan Demonopolisasi BUMN di Indonesia

Putu Samawati, Putu (2018) Korespondensi Perspektif Hukum Persaingan Usaha Terhadap Kebijakan Demonopolisasi BUMN di Indonesia. Simbur Cahaya Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang.

[thumbnail of Korespondensi Perspektif Hukum Persaingan Usaha Terhadap Kebijakan Demonopolisasi BUMN di Indonesia] Other (Korespondensi Perspektif Hukum Persaingan Usaha Terhadap Kebijakan Demonopolisasi BUMN di Indonesia)
Artikel di Jurnal SC Volume 25, No. 1, Juni 2018.pdf - Other

Download (402kB)

Abstract

Hukum persaingan usaha menghendaki terciptanya efisiensi ekonomi nasional dan efektivitas serta efisiensi kegiatan usaha seperti yang terdapat dalam tujuan dibentuknya Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Efektivitas dan efisiensi kegiatan usaha diarahkan pada terciptanya persaingan sehat antara pelaku usaha. Sedangkan Efisiensi ekonomi nasional diarahkan pada pemenuhan kebutuhan hajat hidup rakyat banyak dengan indikatornya kesejahteraan masyarakat yang meningkat. Upaya untuk mencapai kedua hal tersebut salah satunya dilakukan dengan memberlakukan kebijakan demonopolisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dimana BUMN yang semula memiliki hak monopoli pada sektor usaha tertentu, hak monopolinya dicabut dengan memberikan peluang kepada swasta untuk berkompetisi. Kajian mengenai bagaimana kebijakan demonopolisasi BUMN dapat menciptakan iklim persaingan usaha sehat demi pemenuhan kebutuhan hajat hidup rakyat banyak merupakan fokus pembahasan dalam artikel ini. Pembahasan akan dilakukan dengan menggunakan metode documentary research yang menempatkan data sekunder sebagai bahan analisis utama. Analisis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan sejarah akan mampu menjawab permasalahan yang menggunakan parameter asas kemanfaatan dan asas keadilan yang dapat dijadikan pertimbangan pemerintah dalam memberlakukan kebijakan demonopolisasi BUMN. Sasaran utama dari kebijakan demonopolisasi BUMN adalah melindungi hajat hidup rakyat banyak dengan memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan hidup yang berkualitas.

Item Type: Other
Uncontrolled Keywords: Hukum Persaingan Usaha; Demonopolisasi; BUMN; Indonesia
Subjects: #3 Repository of Lecturer Academic Credit Systems (TPAK) > Corresponding Author
Divisions: 02-Faculty of Law > 74102-Notarial Law (S2)
Depositing User: Putu Samawati
Date Deposited: 05 May 2023 05:39
Last Modified: 05 May 2023 05:39
URI: http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/99546

Actions (login required)

View Item View Item