KUALIFIKASI PERBUATAN TERCELA SEBAGAI ALASAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH

PURNANINGSIH, SRI RAHAYU and Rumesten, Iza and Vegitya Ramadhani, Putri (2018) KUALIFIKASI PERBUATAN TERCELA SEBAGAI ALASAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH. Undergraduate thesis, Sriwijaya University.

Preview	Text RAMA_74201_02011281419182_0027098104_0027068303_01_front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (681kB) | Preview
	Text RAMA_74201_02011281419182_0027098104_0027068303_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (317kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011281419182_0027098104_0027068303_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (216kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011281419182_0027098104_0027068303_04.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (168kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011281419182_0027098104_0027068303_05_ref.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (160kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011281419182_0027098104_0027068303_06_lamp.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (816kB) | Request a copy

Abstract

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenaj Kualiflikasi Perbuatan Tercela terhadap Pemberhentian Kepala Daerah. Pilihan judul tersebut dilatarbelakangi oleh kasus yang terjadi pada Bupati Ogan llir di Kabupaten Ogan Ilir yang diberhentikan dari jabatannya akibat perbuatan tercela yang dilakukannya oleh Menteri Dalam Negeri dengan keputusan yang cacat procedural karena tidak menggunakan mekanisme pemberhentian sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang telah mengakibatkan hilangnya hak, wewenang dan kewajiban kepala daerah yang sebelumnya telah ada, maka dari itu penulis akan menjelaskan kualifikasi perbuatan tercela sebagai alas an pemberhentian kepala daerah. Berdasarkan hal di atas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) apa kualifikasi perbuatan tercela sebagai dasar pemberhentian kepala daerah? (2) bagaimana mekanisme pemberhentian kepala daerah dengan alas an perbuatan tercela? Penelitian ini merupakan penelitian normative. Penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka sebagai bahan hokum primer didukung dengan bahan hokum sekunder dan primer. Bahan dianalisis secara deduktif. Berdasarkan analisis bahan tersebut diperoleh hasil penelitian bahwa: Kualifikasi perbuatan tercela yang digunakan sebagai dasar pemberhentian yaitu perbuatan tercela antara lain judi, mabuk, pemakai/pengedar narkoba dan berzina serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya. Perbuatan tercela termasuk melanggar norma kesusilaan yang baik yang ada di dalam masyarakat sesuai dengan unsur yang disebutkan di dalam peraturan yang telah ditetapkan: kemudian mekanisme pemberhentian yang cacat prosedur, yang dilakukan Menteri Dalam Negeri dalam mengambil keputusan untuk memberhentikan Bupati Ogan Ilir terbukti tidak sesuai dan tidak memenuhi syarat sesuai prosedur yang telah ditetapkan didalam Undang-undang sehingga SK Menteri dapat dikatakan cacat prosedur

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Pemberhentian, kualifikasi, perbuatan tercela, mekanisme, Pemda
Subjects:	K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence K Law > K Law (General) > K5015.4-5350 Criminal law
Divisions:	02-Faculty of Law > 74201-Law (S1)
Depositing User:	Mrs Dies Meirita Sari
Date Deposited:	17 Oct 2019 11:18
Last Modified:	17 Oct 2019 11:18
URI:	http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/11943

Actions (login required)

View Item