ANALISIS KEWENANGAN PENGADILAN DALAM PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

RITONGA, CHOLILAN NISA and Turatmiyah, Sri and Afrilia, Dian (2019) ANALISIS KEWENANGAN PENGADILAN DALAM PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN. Undergraduate thesis, University Sriwijaya.

	Text RAMA_74201_02011181520094 _0007027001_01_front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (1MB)
	Text RAMA_74201_02011181520094 _0007027001_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (246kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011181520094 _0007027001_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (266kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011181520094 _0007027001_04.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (49kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011181520094 _0007027001_05_ref.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (182kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011181520094 _0007027001_06_lamp.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Skripsi ini berjudul “Analisis Kewenangan Pengadilan Dalam Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif dengan melihat kewenangan pengadilan dalam perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui latar belakang perceraian harus dilakukan melalui pengadilan dan akibat hukumnya jika perceraian tidak dilakukan di pengadilan. Penelitian ini menyimpulkan pertama, latar belakang perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan adalah untuk memberikan perlindungan hukum, memperoleh kepastian hukum, ketertiban dalam masyarakat sehingga perceraian perlu dilakukan di depan sidang pengadilan. Kedua, jika perceraian dilakukan di luar sidang pengadilan maka perceraian tersebut tidak memberikan perlindungan hukum bagi para pihak khususnya hak-hak terhadap istri dan anak, tidak sah secara Negara melainkan hanya secara agama, perceraian tersebut tidak mendapatkan akta cerai dan tidak memiliki akibat hukum.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Analisis, Kewenangan, Pengadilan, Perkawinan, Perceraian.
Subjects:	K Law > K Law (General) K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	02-Faculty of Law > 74201-Law (S1)
Depositing User:	Users 15 not found.
Date Deposited:	11 Jul 2019 04:22
Last Modified:	18 Jul 2019 15:19
URI:	http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/123

Actions (login required)

View Item