LIMITASI PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DALAM PASAL 56 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

YULIANA, FERA and Gofar, Abdullah and Febriani, Indah (2018) LIMITASI PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DALAM PASAL 56 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA. Undergraduate thesis, Sriwijaya University.

	Text RAMA_74201_02011281419237_0028027904_01_front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (584kB)
	Text RAMA_74201_02011281419237_0028027904_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (177kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011281419237_0028027904_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (176kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011281419237_0028027904_04.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (62kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011281419237_0028027904_05_ref.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (60kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011281419237_0028027904_06_lamp.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (351kB) | Request a copy

Abstract

Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaaan secara cuma-cuma baik di luar maupun didalam pengadilan, baik secara pidana, perdata dan tata usaha negara, dari seseorang yang mengerti seluk-beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia. Pemberian Bantuan Hukum merupakan perwujudan dari persamaan di dalam hukum yang merupakan salah satu prinsip Hak Asasi Manusia, pemberian bantuan hukum juga di atur dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tabun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang memberikan kriteria-kriteria tertentu sebagai syarat seseorang untuk dapat diberikan bantuan. hukum. Dalarn sistem peradilan pidana, bantuan hukum merupakan sarana terciptanya proses persidangan yang berimbang dan adil. Namun, kriteria-kriteria tertentu sebagai syarat pemberian bantuan hukum dalam Pasal 56 ayat (I) tersebut merupakan kelemahan tersendiri yang dikhawatirkan dapat menciderai Hak Asasi manusia dan tidak tercapainya proses peradilan yang berimbang dan adil dalam peradilan pidana

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Bantuan Hukum, Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum, Hak Asasi Manusia
Subjects:	K Law > K Law (General) > K3661-3674 Public safety
Divisions:	02-Faculty of Law > 74201-Law (S1)
Depositing User:	Users 14 not found.
Date Deposited:	31 Jul 2019 02:15
Last Modified:	31 Jul 2019 02:15
URI:	http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/1295

Actions (login required)

View Item