REFORMULASI PENGATURAN PENYELESAIAN SENGKETA ADMINISTRASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH OLEH BAWASLU DAN PERADILAN ADMINISTRASI DIINDONESIA

PRAYOGA, SATRIA and Febrian, Febrian and RS, Iza Rumesten (2023) REFORMULASI PENGATURAN PENYELESAIAN SENGKETA ADMINISTRASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH OLEH BAWASLU DAN PERADILAN ADMINISTRASI DIINDONESIA. Doctoral thesis, Sriwijaya University.

	Text RAMA_74001_02013681722006.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (7MB) | Request a copy
	Text RAMA_74001_02013681722006_TURNITIN.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (62MB) | Request a copy
	Text RAMA_74001_02013681722006_0031016203_0027098104_01_front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (31MB)
	Text RAMA_74001_02013681722006_0031016203_0027098104_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (1MB) | Request a copy
	Text RAMA_74001_02013681722006_0031016203_0027098104_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (3MB) | Request a copy
	Text RAMA_74001_02013681722006_0031016203_0027098104_04.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (1MB) | Request a copy
	Text RAMA_74001_02013681722006_0031016203_0027098104_05.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (729kB) | Request a copy
	Text RAMA_74001_02013681722006_0031016203_0027098104_06.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (273kB) | Request a copy
	Text RAMA_74001_02013681722006_0031016203_0027098104_07_ref.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (517kB) | Request a copy
	Text RAMA_74001_02013681722006_0031016203_0027098104_08_lamp.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (288kB) | Request a copy

Abstract

Kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada penyelenggaraan pilkada mengakibatkan banyaknya tuntutan untuk dipisahkannya batasan kewenangan antara lembaga penyelenggara, lembaga pengawas dan lembaga peradilan, sehingga berimplikasi terhadap banyaknya bermunculan aturan hukum yang mengatur terhadap Tugas kewenangan dan tanggung jawab lembaga penyelenggara, pengawas dan peradilan. Yang berakibat hukum bagi masyarakat selaku pemilih, peserta dan pelaksana dalam proses pikada yang dibuktikan dengan banyaknya pelanggaran-pelanggaran, sengketa antar peserta, sengketa peserta dengan penyelenggara. Tugas dan wewenang dalam menyelesaikan pelanggaran dan sengketa tersebut diberikan negara kepada Bawaslu dan PTTUN sebagai lembaga Pengadilan Administrasi yang berkompeten menerima, memeriksa dan memutus sengketa pilkada pada lingkup administratif. Mulai dari proses pendaftaran, penetapan calon, proses kampanye hingga sampai pada hari pencoblosan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pasca dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pilkada terhadap penyelesaian pelanggaran administrasi yang diperiksa dan diputuskan oleh Bawaslu, serta Menganalisis dan menjelaskan landasan pemikiran mengapa diperlukan reformulasi hukum pilkada terhadap penyelesaian sengketa administrasi, yang menawarkan formula pengaturan dan kelembagaan yang ideal dalam penyelesaian sengketa administrasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode doktrinal, dengan bersarankan logika deduktif untuk membangun hukum positif, khususnya hukum administrasi negara dalam penerapannya terhadap penyelesaian sengketa administrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu selain memiliki tugas sebagai lembaga pengawas juga memiliki wewenang untuk menerima, memeriksa dan memutus Pelanggaran Administrasi, Sengketa Administrasi, kemudian terhadap sengketa proses di terima, diperiksa dan diputus oleh PTTUN, kesimpulan saran rekomendasi dalam penelitian ini bahwa saat ini telah memasuki era Administrasi untuk itu dibutuhkan pengaturan tersendiri UU Sengketa Administrasi Pikada dengan model Penyelesaian sengketa Administrasi sebagaimana UU Administrasi Pemerintahan, yang diterima, diperiksa dan di putus oleh PTUN bersama hakim Ad Hoc yang bersifat final dan mengikat.

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Uncontrolled Keywords:	Pilkada, sengketa administrasi, reformulasi
Subjects:	K Law > K Law (General) > K2100-2385 Courts. Procedure K Law > K Law (General) > K3154-3370 Constitutional law
Divisions:	02-Faculty of Law > 74001-Law (S3)
Depositing User:	Satria Prayoga
Date Deposited:	31 Jan 2024 08:28
Last Modified:	31 Jan 2024 08:28
URI:	http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/140489

Actions (login required)

View Item