LEGITIMASI SISTEM NOKEN DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI PAPUA MENURUT UUD 1945 DAN UU PEMILU

BERNANDUS, RICO ANGGI and Febrian, Febrian and Putri, Vegitya R. (2016) LEGITIMASI SISTEM NOKEN DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI PAPUA MENURUT UUD 1945 DAN UU PEMILU. Undergraduate thesis, Sriwijaya University.

Preview	Text RAMA_74201_02091001175_0031016203_0027068303_01_front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (2MB) | Preview
	Text RAMA_74201_02091001175_0031016203_0027068303_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (2MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02091001175_0031016203_0027068303_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (2MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02091001175_0031016203_0027068303_04.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (2MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02091001175_0031016203_0027068303_05_ref.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian mengenai Legitimasi Sistem Noken dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Papua menurut UUD 1945 dan UU Pemiu di fokuskan pada mengetahui apa yang menjadi dasar hukum keabsahan Sistem Noken dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Papua dan bagaimana Legitimasi Sistem Noken pada masyarakat di Papua. Penelitian ini menggunakan metode Normatif dengan kerangka Teori Negara Hukum dan Sistem Pemilihan Umum. Kajian Kepustakaan membahas mengenai Legitimasi, Sistem Noken, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Mahkamah Konstitusi. Adapun hasil dari penelitian ini sebagai berikut yaitu dasar hukum keabsahan Sistem Noken ada dalam UUD 1945 pasal 18B ayat (1), pasal 28I ayat (3) dan pasal 32 ayat (1), UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia , UU No 21 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Putusan Mahakamah Konstitusi No 47-81/PHPU.A/VII.2009, No 14/PHPU.D/XI/2013 dan keputusan KPU No 01/Kpts/KPU Prov.030/2013. Legitimasi Sistem Noken pada Masyarakat Papua terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan di atas dan pengaruh sosial kultural yang ada di dalam sebagian Masyarakat Papua. Sebagai rekomendasi di harapkan lembaga peradilan di Indonesia semestinya menjadikan nilai nilai budaya maupun nilai nilai UUD 1945 sebagai konstitusi negara sebagai dasar putusan dan juga di buat secara khusus perundang-undangan mengenai Sistem Noken atau Sistem Noken di masukkan dalam amandemen Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Legitimasi, Sistem Noken, Papua
Subjects:	K Law > K Law (General) > K3400-3431 Administrative law
Divisions:	02-Faculty of Law > 74201-Law (S1)
Depositing User:	Users 2701 not found.
Date Deposited:	31 Oct 2019 09:13
Last Modified:	31 Oct 2019 09:13
URI:	http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/14211

Actions (login required)

View Item