KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

SYAFITRl, SRI AFRIYETTI and Ikhsan, Rd. Muhammad and Elvani, Malkian (2014) KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA. Undergraduate thesis, Sriwijaya University.

	Text RAMA_74201_02081001140.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (54MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02081001140_9900003031_01_front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (15MB)
	Text RAMA_74201_02081001140_9900003031_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (13MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02081001140_9900003031_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (22MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02081001140_9900003031_04.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (1MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02081001140_9900003031_05_ref.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (1MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02081001140_9900003031_06_lamp.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara Indonesia mempunyai lembaga-lembaga penegakan hukum yaitu lembaga Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian, lembaga Pemasyarakatan dan Advokat. Pada tahun 2003 dibentuklah lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Dalam hal ini penulis membahas tentang masalah tugas dan wewenang KPK, dan pengangkatan penyelidik, penyidik, jaksa penuntut umum, dan hakim sendiri. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kineija KPK dengan adanya wewenang yang istimewa. KPK memiliki tugas yang salah satunya adalah mensupervisi lembaga — lembaga lain dalam memberantas tindak pidana korupsi. Salah satu wewenang KPK yang istimewa dari lembaga kepolisian yaitu dalam penyelidikan dimana KPK dapat melakukan penyelidikan kepada penyelenggara Negara tanpa perlu meminta izin kepada Presiden. KPK dalam hal pengangkatan penyidik, jaksa penuntut umum dan hakim seharusnya dapat dilakukan sendiri karena KPK merupakan lembaga independen yang bebas dari kekuasaan manapun yang terdapat pada UU Nomor 30 Tahun 2002 Pasal 3. KPK masih bekeija sama dengan lembaga Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman. Untuk melakukan pengangkatan penyidik, jaksa penuntut umum dan hakim hendaknya KPK merevisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kata Kunci: KPK, Korupsi, Penyidik

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	KPK, Korupsi, Penyidik
Subjects:	K Law > K Law (General) > K5015.4-5350 Criminal law
Divisions:	02-Faculty of Law > 74201-Law (S1)
Depositing User:	Mrs. Elly Suryani
Date Deposited:	23 Apr 2024 02:36
Last Modified:	23 Apr 2024 02:36
URI:	http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/143296

Actions (login required)

View Item