KEDUDUKAN HAK TOLAK WARTAWAN DALAM HAL MENYEMBUNYIKAN IDENTITAS PELAKU KEJAHATAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 165 KUHP

PARDOSI, KRISNA MORISNAWATY and Ikhsan, Rd. Muhammad and Achmad, Ruben (2013) KEDUDUKAN HAK TOLAK WARTAWAN DALAM HAL MENYEMBUNYIKAN IDENTITAS PELAKU KEJAHATAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 165 KUHP. Undergraduate thesis, Sriwijaya University.

	Text RAMA_74201_02091001121.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (54MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02091001121_0021026805_9990482266_01_front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (12MB)
	Text RAMA_74201_02091001121_0021026805_9990482266_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (19MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02091001121_0021026805_9990482266_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (10MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02091001121_0021026805_9990482266_04.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (1MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02091001121_0021026805_9990482266_05_ref.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (1MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02091001121_0021026805_9990482266_06_lamp.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (10MB) | Request a copy

Abstract

Kebebasan Pers merupakan alasan dibentuknya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Di dalam Undang-Undang Pers tersebut diatur mengenai Hak Tolak Hak Tolak adalah hak wartawan karena profesinya, dalam hal menolak untuk mengungkapkan nama dan/atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya. Wartawan selaku bagian dari warga negara Indonesiajuga harus menjalankan kewajiban yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang, salah satunya Pasal 165 KUHP, yaitu kewajiban bagi setiap warga Negara yang mengetahui tentang adanya suatu kejahatan untuk melaporkan kejahatan tersebut kepada pejabat kahakiman atau kepolisian. Dalam hal ini perbuatan wartawan yang menyembunyikan identitas pelaku kejahatan bertentangan dengan Pasal 165 KUHP. Untuk mengkaji lebih mendalam masalah hak tolak tersebut maka terdapat dua permasalahan yaitu: Kedudukan Hak Tolak yang menyembunyikan identitas pelaku kejahatan dihubungkan dengan Pasal 165 KUHP dan Kriteria yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap wartawan yang menyembunyikan identitas pelaku kejahatan. Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji permasalahan dengan berpangkal pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedudukan hak tolak tidak bersiifat absolut, artinya bahwa hak tolak dapat dicabut apabila sudah menyangkut kepentingan umum dan keamanan negara. Kata Kunci : Hak Tolak, Wartawan, Pasal 165 KUHP, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Hak Tolak, Wartawan, Pasal 165 KUHP, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999
Subjects:	K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence
Divisions:	02-Faculty of Law > 74201-Law (S1)
Depositing User:	Mrs. Elly Suryani
Date Deposited:	24 Apr 2024 01:03
Last Modified:	24 Apr 2024 01:03
URI:	http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/143310

Actions (login required)

View Item