PENGAKUAN TANAH ADAT DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35/PUU-X/2012

NOVIANDARI, PATRI and Subari, Albar Sentosa and Arpan, Amrullah (2018) PENGAKUAN TANAH ADAT DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35/PUU-X/2012. Undergraduate thesis, Sriwijaya University.

	Text RAMA_74201_02011381419311.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (31MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011381419311_0001015528_01_front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (10MB)
	Text RAMA_74201_02011381419311_0001015528_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (8MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011381419311_0001015528_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (10MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011381419311_0001015528_04.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (596kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011381419311_0001015528_05_ref.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (459kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011381419311_0001015528_06_lamp.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Tanah merupakan aset yang dibutuhkan oleh setiap orang maupun pemerintah, oleh karenanya harus diatur. Dalam sejarah penguasaan tanah di Indonesia terdapat tiga sistem hukum yang mengatur masalah tentang tanah yaitu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Adat, dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 secara tersurat disebutkan bahwa hukum agraria Indonesia bersumber dari hukum adat. Dalam penjelasan dikatakan hukum agraria Indonesia adalah hukum adat. Dalam pelaksanaannya hak adat atas tanah sering diabaikan terutama oleh pemerintah. Atas dasar itu timbul masalah : 1. Apakah tanah adat diakui keberadaannya? 2. Apakah dasar pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang mengakui keberadaan tanah adat tersebut. Dengan menganalisis data melalui studi normatif dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Perundang-Undangan Indonesia mengakui hak adat atas tanah. 2. Demikian juga putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. Atas dasar itu penulis menyarankan agar disosialisasikan hak adat ini.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Hak atas tanah adat, Putusan Mahkamah Konstitusi
Subjects:	K Law > K Law (General) > K623-968 Civil law
Divisions:	02-Faculty of Law > 74201-Law (S1)
Depositing User:	Mrs Furika Furika
Date Deposited:	13 May 2024 08:05
Last Modified:	13 May 2024 08:05
URI:	http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/143945

Actions (login required)

View Item