SANKSI PIDANA MINIMUM DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 jo UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

LATIFAH, SITI and Elvani, Malkian and Ikhsan, Rd.Muhammad (2012) SANKSI PIDANA MINIMUM DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 jo UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. Undergraduate thesis, Sriwijaya University.

	Text RAMA_74201_02081001046_.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (45MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02081001046_9900003031_0021026805_01_front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (13MB)
	Text RAMA_74201_02081001046_9900003031_0021026805_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (13MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02081001046_9900003031_0021026805_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (14MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02081001046_9900003031_0021026805_04.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (926kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02081001046_9900003031_0021026805_05_ref.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (1MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02081001046_9900003031_0021026805_06_lamp.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa karena korupsi tidak hanya merugikan keuangan atau perekonomian negara akan tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat secara luas luas sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Untuk itu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hadir sebagai instrumen hukum yang disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga undang-undang ini diharapkan lebih efektifdalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Terdapat penyimpangan didalam undang-undang ini khususnya penyimpangan dihidang hukum pidana materiil yaitu dalam hal berlakunya ancaman pidana minimum khusus. Landasan yang menjadi dasar hukum bagi penyimpangan oleh undangundang tersebut adalah pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sanksi pidana minimum ini terbentuk atas faktor adanya keinginan untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang menghendaki adanya standar minimal objektif untuk delik-delik tertentu merugikan/membahayakan masyarakat/negara serta untuk lebih mengefektifkan pengaruh prevensi umum (general prevention). Berlakunya sanksi pidana minimum ini oleh pembentuk undang-undang bertujuan untuk mencegah dan dapat menimbulkan kesadaran bagi masyarakat agarjangan melakukan tindak pidana korupsi sehingga sesuai dengan tujuan diadakannya pemidanaan. yang sangat dicela Kata kunci: korupsi, sanksi pidana minimum.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	korupsi, sanksi pidana minimum
Subjects:	K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence K Law > K Law (General) > K5015.4-5350 Criminal law
Divisions:	02-Faculty of Law > 74201-Law (S1)
Depositing User:	Mrs. Elly Suryani
Date Deposited:	28 May 2024 06:18
Last Modified:	28 May 2024 06:18
URI:	http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/145849

Actions (login required)

View Item