CANDRA, CANDRA and Nashriana, Nashriana and Novianti, Vera (2012) UPAYA NON PENAL DALAM TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DI KOTA PALEMBANG. Undergraduate thesis, Sriwijaya University.
Text
RAMA_74201_52081001002.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (66MB) | Request a copy |
|
Text
RAMA_74201_52081001002_20093603006_0003117704_01_front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (16MB) |
|
Text
RAMA_74201_52081001002_20093603006_0003117704_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (16MB) | Request a copy |
|
Text
RAMA_74201_52081001002_20093603006_0003117704_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (11MB) | Request a copy |
|
Text
RAMA_74201_52081001002_20093603006_0003117704_04.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (2MB) | Request a copy |
|
Text
RAMA_74201_52081001002_20093603006_0003117704_05_ref.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (1MB) | Request a copy |
|
Text
RAMA_74201_52081001002_20093603006_0003117704_06_lamp.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (19MB) | Request a copy |
Abstract
Pornografi dimedia secara tidak langsung berpengaruh terhadap meningkatnya perilaku amoral dikalangan masyarakat, seperti akhir-akhir ini perilaku seks bebas, hidup bersama diluar nikah, tindakan perkosaan, pelecehan seksual dan lainya, sungguh sangat memprihatinkan dan meresahkan apabila keadaan ini terus berlanjut. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, yang mana Pemerintah melakukan pencegahan tindak pidana pornografi. Pasal yang mengatur pencegaha Pemerintah dalam tindak pidana pornogarfi terdapat didalam Pasal 17, 18 dan 19. Skripsi berjudul Upaya Non Penal Dalam Tindak Pidana Poenografi Di Kota Palembang mengkaji tentang bagai mana upaya Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang wajib dalam melakukan pencegahan pembuatan, penyebar luasan, penggunaan pornografi dan hambatan dalam pencegahan tindakpidana pornografi. Penelitian ini menggunakan penelitian eksploratoris dan metode yuridis empiris dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Salah satu bentuk kejahatan pornografi di internet yang sangat meresahkan dan mendapt perhatian berbagai kalangan, Minimnya kontrol terhadap peredaran cyber pornografi, baik oleh Pemerintah, aparat maupun menyedia jasa internet, mengakibatkan internet di Indonesia menjadi media non sensor yang online 24 jam dan dapat dikonsumsi oleh siapa pun, termasuk anak-anak dan remaja dengan harga yang relatif murah. Oleh karena itu perlu adanya penelitian dimana peran Pemerintah Kota Palembang dalam pencegahan pornografi, Dalam rangka memaksimalkan upaya pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi maka harus ditempuh dengan sarana non penal dalam upaya pencegahan tindak pidana pornografi di Kota Palembang. Kata Kunci: TanggungJawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pencegahanpembuatan, penyebarluasan, danpenggunaan pornografi.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | TanggungJawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pencegahanpembuatan, penyebarluasan, danpenggunaan pornografi. |
Subjects: | K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence K Law > K Law (General) > K5015.4-5350 Criminal law |
Divisions: | 02-Faculty of Law > 74201-Law (S1) |
Depositing User: | Mrs. Elly Suryani |
Date Deposited: | 04 Jun 2024 04:14 |
Last Modified: | 04 Jun 2024 04:14 |
URI: | http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/146141 |
Actions (login required)
View Item |