LARANGAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH BERASAL DARI PENGURUS (FUNGSIONARIS) PARTAI POLITIK (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 30/PUU/XVI/2018)

SALEH, KURNIA and Ngadino, Agus and Rannie, Mahesa (2019) LARANGAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH BERASAL DARI PENGURUS (FUNGSIONARIS) PARTAI POLITIK (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 30/PUU/XVI/2018). Undergraduate thesis, Sriwijaya University.

Preview	Text RAMA_74201_02011181520422_0007088005_0023018005_01_FRONTREF.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (1MB) | Preview
	Text RAMA_74201_02011181520422_0007088005_0023018005_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (501kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011181520422_0007088005_0023018005_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (382kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011181520422_0007088005_0023018005_04.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (94kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011181520422_0007088005_0023018005_05_REF.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (340kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011181520422_0007088005_0023018005_06_LAMP.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (840kB) | Request a copy

Abstract

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan lembaga yang lahir pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kehadiran DPD diharapkan dapat mewujudkan prinsip checks and balances dalam parlemen. DPD juga dharapkan dapat mengakomodasi, dan mengagregasi aspirasi rakyat yang ada didaerah ditataran pusat karena pengisian jabatan anggota DPD adalah dipilih oleh rakyat yang ada di daerah dan pertanggungjawabannya adalah lansung kepada rakyat di daerah. Tentu saja, DPD dibedakan dengan DPR yang pertanggungjawabannya kepada rakyat melalui partai politik, Namun, dalam perjalanannya pengisian jabatan DPD mulai bergeser dari nafas pembentukkannya yang diatur berasal dalam kualitasnya sebagai individu perseorangan. Pergeseran tersebut dapat dilihat ketika angota DPD juga merangkap sebagai fungsionaris partai politik dalam lembaga DPD pada masa jabatan 2014-2019, bahkan secara struktural kelembagaan, ketua DPD justru merupakan fungsionaris partai politik. kepastian hukum yang belum jelas mengenai syarat pengisian jabatan anggota DPD kemudian bermuara kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 atas judicial review yang diajukan oleh masyarakat. Putusan MK menyatakan bahwa pengurus (fungsionaris) dilarang untuk menjadi calon anggota DPD dalam pemilihan legislatif. Pertimbangan konflik kepentingan apabila terdapat calon yang berasal dari pengurus (fungsionaris) partai politik menjadi salah satu pijakan Mahkamah Konstiusi dalam memberikan putusannya. Selain itu, Putusan MK hadir dalam rangka mengembalikan desain awal DPD sebagai lembaga yang berasal dari individu perseorangan agar kepentingan yang dibawanya didalam perannya sebagai lembaga legislatife bersama DPR dapat dijalankan dengan optimal.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Dewan Perwakilan Daerah, Fungsionaris Partai Politik, Pengisian jabatan
Subjects:	K Law > K Law (General) > K3154-3370 Constitutional law K Law > K Law (General) > K3375 Colonial law
Divisions:	02-Faculty of Law > 74201-Law (S1)
Depositing User:	Users 2722 not found.
Date Deposited:	06 Nov 2019 08:17
Last Modified:	06 Nov 2019 08:17
URI:	http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/14936

Actions (login required)

View Item