GRATIFIKASI TERHADAP PEGAWAI NEGERI ATAU PENYELENGGARA NEGARA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

WINANDA, GUSTIAN and Elvani, Malkian and Yuningsih, Henny (2013) GRATIFIKASI TERHADAP PEGAWAI NEGERI ATAU PENYELENGGARA NEGARA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI. Undergraduate thesis, Sriwijaya University.

	Text RAMA_74201_02091401020.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (62MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02091401020_9900003031_20053205042_01_front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (17MB)
	Text RAMA_74201_02091401020_9900003031_20053205042_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (17MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02091401020_9900003031_20053205042_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (23MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02091401020_9900003031_20053205042_04.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (3MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02091401020_9900003031_20053205042_05_ref.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (1MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02091401020_9900003031_20053205042_06_lamp.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial, ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas. Karena perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya yang menyatu dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Pada Pasal 12 B UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Sedangkan tindak pidana suap diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, Pasal 12, adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana kriteria perbuatan suap dan gratifikasi yang digolongkan dalam tindak pidana korupsi dengan menggunakan metodelogi yuridis normatif, artinya bahwa penelitian ini bertitik tolak pada data sekunder, dengan kata lain penelitian dengan meneliti bahan pustaka. Secara prinsipil gratifikasi dan suap tidak ada perbedaan, hanya gratifikasi tersebut ilegal apabila berhubungan dengan jabatan itu yang disebut suap, gratifikasi yang tidak berhubungan dengan jabatan dapat diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan syarat harus melaporkan pemberian tersebut kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kata Kunci: Korupsi, Gratifikasi, Suap, Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Korupsi, Gratifikasi, Suap, Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara.
Subjects:	K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence
Divisions:	02-Faculty of Law > 74201-Law (S1)
Depositing User:	Mrs. Elly Suryani
Date Deposited:	23 Aug 2024 04:21
Last Modified:	23 Aug 2024 04:21
URI:	http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/155904

Actions (login required)

View Item