SINKRONISASI UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN UNDANG-UNDANG KEUANGAN DAERAH BERKAITAN DENGAN KEUANGAN DAERAH

VALENTINO, FELIX and Zanibar, Zen and Ramadhani Putri, Vegitya (2014) SINKRONISASI UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN UNDANG-UNDANG KEUANGAN DAERAH BERKAITAN DENGAN KEUANGAN DAERAH. Undergraduate thesis, Sriwijaya University.

	Text RAMA_74201_52081001059.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (44MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_52081001059_01_front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (14MB)
	Text RAMA_74201_52081001059_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (12MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_52081001059_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (16MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_52081001059_04.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (1MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_52081001059_05_ref.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Pentingnya Otonomi daerah pada hakikatnya adalah dalam upaya menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien serta berdaya guna demi mewujudkan percepatan peningkatan kesejateraan masyarakat. Otonomi daerah pada dasarnya Bukanlah tujuan, melainkan alat bagi terwujudnya cita-cita keadilan, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat. Kebijakan otonomi daerah yang berorientasi kepada kepentingan rakyat tidak akan pernah terwujud apabila pada saat yang sama agenda demokratisasi tidak terwujud. Dengan kata lain, otonomi daerah di satu sisi bisa meminimalisasi konflik pusatdaerah Dari paparan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh lagi persoalan yang ada pada Undang-Undang Otonomi daerah dalam suatu pembahasan. Pengelolaan APBD dalam Pelaksanaan Otonomi merupakan Pengelolaan keuangan daerah yang dijabat oleh kepala pemerintahan daerah, karena keuangan daerah merupakan bagian dari kekuasaan pemerintahan daerah. Sehingga diperlukan kecakapan yang tinggi bagi pimpinan daerah agar pengelolaan dan terutama alokasi dari keuangan daerah dilakukan secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan pembangunan daerah. Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh kepala satuan keija pengelola keuangan selaku pejabat pengelola APBD, dan kepala satuan keija perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah. Pengawasan dalam penggunaan keuangan daerah sangatlah penting mengingat bahwa daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah masih sangat tergantung pada pemerintah pusat sebagai pusat kontol terhadap pelaksanaan otonomi tersebut. Akan tetapi, harus diperhatikan bahwa campur tangan pemerintah pusat harus berdasarkan pada ketentuan dari UU yang talah ditetapkan sehingga menghindarkan dari konflik yang mengancam stabilitas Negara kesatuan. Kata Kunci : Sinkronisasi Undang-undang, Otonomi daerah, Keuangan Daerah dan Pemerintahan daerah, APBD

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Sinkronisasi Undang-undang, Otonomi daerah, Keuangan Daerah dan Pemerintahan daerah, APBD
Subjects:	K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence
Divisions:	02-Faculty of Law > 74201-Law (S1)
Depositing User:	Mrs. Elly Suryani
Date Deposited:	19 Sep 2024 06:37
Last Modified:	19 Sep 2024 06:37
URI:	http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/157198

Actions (login required)

View Item