PENANGKAPAN DAN PENAHANAN OLEH PENYIDIK DALAM PERBUATAN HUKUM PERDATA YANG DIJADIKAN SEBAGAI TINDAK PIDANA UNTUK MELAKUKAN PRAPERADILAN

KHADAFI, AKBAR and Gofar, Abdullah and Arpan, Amrullah (2012) PENANGKAPAN DAN PENAHANAN OLEH PENYIDIK DALAM PERBUATAN HUKUM PERDATA YANG DIJADIKAN SEBAGAI TINDAK PIDANA UNTUK MELAKUKAN PRAPERADILAN. Undergraduate thesis, Sriwijaya University.

	Text RAMA_74201_02071001158.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (75MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02071001158_0009126103_20083003001_01_front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (18MB)
	Text RAMA_74201_02071001158_0009126103_20083003001_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (53MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02071001158_0009126103_20083003001_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (29MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02071001158_0009126103_20083003001_04.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (2MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02071001158_0009126103_20083003001_05_ref.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (1MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02071001158_0009126103_20083003001_06_lamp.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Manusia pada dasarnya diciptakan dengan memiliki martabat dan kedudukan yang sama. Sejak lahir, manusia telah dianugerahi seperangkat hak-hak dasar dalam kehidupannya. Hak-hak yang asasi tersebut dimiliki tanpa melihat perbedaan suku, agama, ras, antar golongan, kebangsaan, usia, maupun jenis kelamin. Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memberikan jaminan bagi perlindungan hak-hak asasi yang dimiliki setiap warga Negara Indonesia dengan dimuatnya asas praduga tak bersalah, yang selanjutnya dimuat pada Pasal 7 Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal tersebut merupakan salah satu dari dasar hukum dan latar belakang diadakannya suatu lembaga praperadilan seperti yang diatur dalam pasal 77 sampai dengan pasal 83 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang tujuannya untuk kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa atas upaya paksa dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum dalam hal penangkapan, penahanan, serta memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan dengan mengkaji, menguji, dan menerapkan asas - asas hukum pada peraturan perundang - undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, khususnya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana. Dalam penelitian ini penulis juga melakukan penelitian empiris sebagai data pendukung untuk mengetahui fakta — fakta di lapangan. yang Permasalahan timbulnya suatu praperadilan yang penulis teliti yaitu suatu pengalihan perbuatan perdata yang dijadikan pidana sebagai dasar untuk mengajukan permohonan praperadilan. Permasalahan tersebut seharusnya tidak terjadi jika aparat penyidik lebih memahami dalam menangani suatu kasus peristiwa hukum dengan begitu tidak terjadi kesimpangsiuran aturan hukumnya. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang No. 06/Pid.Pra/2011/PN. Plg, menurut Hakim suatu perbuatan wanprestasi tidak dapat dialihkan menjadi suatu tindak pidana penipuan karena adanya perbedaan unsur dari kedua peristiwa hukum tersebut. Maka dengan begitu permohonan praperadilan yang dilakukan oleh pemohon menurut hakim beralasan hukum karena penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh aparat penyidik tidak terdapat bukti permulaan yang cukup. Lembaga praperadilan sebagai lembaga kontrol dalam hal tersebut bertujuan unutk melindungi subjek hukum yang dirugikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP ialah untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran. Kata kunci : Pengalihan Perbuatan Hukum, Praperadilan

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Pengalihan Perbuatan Hukum, Praperadilan
Subjects:	K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence
Divisions:	02-Faculty of Law > 74201-Law (S1)
Depositing User:	Mrs. Elly Suryani
Date Deposited:	19 Sep 2024 06:44
Last Modified:	24 Sep 2024 01:39
URI:	http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/157204

Actions (login required)

View Item