KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PROSTITUSI DI KOTA PALEMBANG

LESTARI, FARADILLA AYU and Achmad, Ruben and Yuningsih, Henny (2012) KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PROSTITUSI DI KOTA PALEMBANG. Undergraduate thesis, Sriwijaya University.

	Text RAMA_74201_52071001105.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (67MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_52071001105_9990482266_20053205042_01_front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (13MB)
	Text RAMA_74201_52071001105_9990482266_20053205042_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (30MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_52071001105_9990482266_20053205042_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (13MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_52071001105_9990482266_20053205042_04.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (1MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_52071001105_9990482266_20053205042_05_ref.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (631kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_52071001105_9990482266_20053205042_06_lamp.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (10MB) | Request a copy

Abstract

Skripsi ini dengan judul Kebijakan Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Prostitusi Di Kota Palembang. Dilatar belakangi dengan adanya Ketertiban dan keamanan dalam masyarakat akan terpelihara, bila mana tiap-tiap anggota masyarakat menaati peraturan peraturan (norma- norma) yang ada didalam mayarakat itu sendiri. PeraturanPeraturan ini dilakukan oleh suatu badan yang berkuasa dalam masyarakat itu di sebut Pemerintah. Walaupun Peraturan-Peraturan ini telah dikeluarkan masih ada saja orang yang melanggar , misalnya dalam hal Tindak Pidana Prostitusi salah satunya yang ada Di Kota Palembang. Tindak Pidana Prostitusi pengaturannya dalam Pasal 296 Ki tab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) “Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau mempermudah perbuatan cabul oleh orang lain dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau kebiasaan, di ancam dengan pidanapenjarapaling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah Selain itu adapun peraturan yang mengatur tindak pidana prostitusi Pemerintahan Kota Palembang pun telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pemberantasan Pelacuran. Dalam Peraturan Daerah tersebut, Pasal 9 ayat (l) “Pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000ayat (2) “Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (l) Pasal ini berupa Pelanggaran^. Penyebab yang melatarbelakangi Tindak Pidana Prostitusi atau Tindak Pidana asusila berbagai peraturan pun telah di terapkan untuk menanggulanginya, usaha dan kebijakan penanggulangan kejahatan ataupun pelanggaran dengan hukum pidana, sebagaimana yang di ketahui bahwa kebijakan hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan ataupun pelanggaran dengan hukum pidana, sebagaimana yang diketahui bahwa kebijakan hukum pidana pun telah diterapkan dalam penanggulangan tindak pidana ini. Tujuan dari kebijakan pidana itu sendiri sebenarnya adalah untuk mewujudkan suatu peraturan perundang-undangan pidanayang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu dikaji mengenai kebijakan hukum pidanayang dilakukan oleh pemerintah kota Palembang untuk menanggulangi tindak pidana prostitusi di kota Palembang dan penerpan kebijakan hukum pidana yang dilakukan oleh Pemerintah kota Palembang dalam penegakan hukum terhadap tindakpidana prostitusi di kota Palembang. Kata kunci: Kebijakan, Hukum Pidana, Prostitusi, Kota Palembang

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Kebijakan, Hukum Pidana, Prostitusi, Kota Palembang
Subjects:	K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence
Divisions:	02-Faculty of Law > 74201-Law (S1)
Depositing User:	Mrs. Elly Suryani
Date Deposited:	03 Oct 2024 02:12
Last Modified:	03 Oct 2024 02:12
URI:	http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/158281

Actions (login required)

View Item