PELAKSANAAN PERIZINAN TERPADU DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK STUDI DI KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (KPPT) KOTA PALEMBANG

AKBAR, FARID and Febrian, Febrian and Ngadino, Agus (2013) PELAKSANAAN PERIZINAN TERPADU DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK STUDI DI KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (KPPT) KOTA PALEMBANG. Undergraduate thesis, Sriwijaya University.

	Text RAMA_74201_02091401089.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (65MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02091401089_0031016203_01_front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (37MB)
	Text RAMA_74201_02091401089_0031016203_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (19MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02091401089_0031016203_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (17MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02091401089_0031016203_04.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02091401089_0031016203_05_ref.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (1MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02091401089_0031016203_06_lamp.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Tujuan negara dalam konsep negara hukum kesejahteraan tidak lain adalah untuk mewujudkan kesejahteraan setiap warganya. Berdasar tujuan tersebut, negara diharuskan untuk ikut serta dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan ide dasar tentang tujuan negara, sebagaimana digariskan dalam Pembukaan UUD 1945. Salah satu dari upaya pemerintah untuk mensejahterahkan rakyatnya dengan meningkatkan pelayanan publik pada bidang perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), sehingga masyarakat yang ingin membuat suatu ijin cukup dengan mengurusnya pada satu Instansi Pemerintah saja. Dalam hal ini Pemerintah Kota Palembang guna memberikan kemudahan bagi masyarakatnya dalam pengurusan izin. Pemerintah Kota Palembang membentuk satu instansi khusus yaitu Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Kota Palembang. Dengan adanya KPPT Kota Palembang Pemerintah Kota Palembang dapat meningkatkan pelayanan Publikyang lebih efektifdan efisien. Kinerja dari KPPTKota Palembang dinilai cukup baik ini dapat kita lihat dari banyaknya masyarakat yang membuat izin yang terus bertambah dari tahun ketahun dan bertambah banyaknya hasil dari uang retribusi dari tahun ketahun. Namun walaupun kinerja KPPTKota Palembang cukup baik KPPTKota Palembangjuga masih harus tetap membenahi diri dalam melayani masyarakat. Kata Kunci: Peningkatan Pelayanan Publik Merupakan Salah Satu Upaya Untuk Mensejahterahkan Rakyat

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Peningkatan Pelayanan Publik Merupakan Salah Satu Upaya Untuk Mensejahterahkan Rakyat
Subjects:	K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence
Divisions:	02-Faculty of Law > 74201-Law (S1)
Depositing User:	Mrs. Elly Suryani
Date Deposited:	15 Oct 2024 07:01
Last Modified:	15 Oct 2024 07:01
URI:	http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/158637

Actions (login required)

View Item