PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM DI PROVINSI SUMATERA SELATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011

AMELIA, ARIZA and Febrian, Febrian and Febriani, Indah (2013) PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM DI PROVINSI SUMATERA SELATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011. Undergraduate thesis, Sriwijaya University.

	Text RAMA_74201_52081001070.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (70MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_52081001070_0031016203_0028027904_01_front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (14MB)
	Text RAMA_74201_52081001070_0031016203_0028027904_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (11MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_52081001070_0031016203_0028027904_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (13MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_52081001070_0031016203_0028027904_04_ref.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (1MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_52081001070_0031016203_0028027904_05_lamp.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 menentukan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara adalah menuntut adanya Ayat (3) secara tegas Hukum. Prinsip Negara hukum salah satunya kesamaan/ksesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum(equality before the law). Pembangunan yang menempati kedudukan sentral seperti sekarang ini menghendaki agar hukum dapat dijadikan sebagai sandaran kerangka untuk mendukung usaha-usaha yang sedang dilakukan untuk membangun masyarakat. Sejalan dengan itu, kegiatan bantuan hukum sebagai salah satu sarana untuk “penegakan” Hak Asasi Manusia, yang khususnya ditujukan bagi masyarakat miskin dan buta hukum, tampak semakin meluas dan memasyarakat. Suatu kecenderungan yang sungguh menggembirakan dalam suasana dimana politiccil will dan pemerintah tampak semakin menaruh perhatian yang semakin besar terhadap pembangunan hukum dan hak asasi manusia di Indonesia.Bantuan hukum merupakan hak asasi yang dimiliki oleh setiap orang, khususnya bagi rakyat kecil yang tidak mampu dan buta hukum tampaknya merupakan hal yang tampaknya dapat dikatakan relatif baru dinegara-negara berkembang. Bantuan hukum sebagai legal institution (lembaga hukum) semula tidak dikenal dalam sistem hukum tradisional, dan baru dikenal di Indonesia sejak masuknya atau diberlakukannya sistem hukum barat di Indonesia. Kata Kunci : Undang - Undang Dasar 1945 dan Bantuan Hukum

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Undang - Undang Dasar 1945 dan Bantuan Hukum
Subjects:	K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence
Divisions:	02-Faculty of Law > 74201-Law (S1)
Depositing User:	Mrs. Elly Suryani
Date Deposited:	28 Oct 2024 08:17
Last Modified:	28 Oct 2024 08:17
URI:	http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/158907

Actions (login required)

View Item