PENORMAAN PERSENTASE AMBANG BATAS PARLEMEN DALAM SISTEM PEMILIHAN UMUM PROPORSIONAL TERHADAP SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 116/PUU-XXI/2023)

SIHOMBING, INDAH T. and Erwin, Muhamad and Irsan, Irsan (2025) PENORMAAN PERSENTASE AMBANG BATAS PARLEMEN DALAM SISTEM PEMILIHAN UMUM PROPORSIONAL TERHADAP SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 116/PUU-XXI/2023). Undergraduate thesis, Sriwijaya University.

	Image RAMA_74201_02011282126128_cover 2.jpg - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (842kB)
	Text RAMA_74201_02011282126128.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (2MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011282126128_TURNITIN.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (11MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011282126128_0031087602_0017018304_01_front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (2MB)
	Text RAMA_74201_02011282126128_0031087602_0017018304_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (363kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011282126128_0031087602_0017018304_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (401kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011282126128_0031087602_0017018304_04.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (131kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011282126128_0031087602_0017018304_05_ref.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (195kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011282126128_0031087602_0017018304_lamp.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (4MB) | Request a copy

Abstract

Norma ambang batas parlemen dan persentasenya menjadi salah satu elemen penting yang digunakan dalam proses pemilu, yang pada awalnya digunakan untuk mencapai stabilitas sistem pemerintahan presidensial. Namun di sisi lain, penerapan ambang batas parlemen dengan sistem pemilu proporsional berdampak pada terciptanya disproporsionalitas suara. Sehingga seringkali norma tersebut dilakukan pengujian di Mahkamah Konstitusi sebab dinilai bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan keadilan dalam pemilu. Hal tersebut tertuang dalam pengujian terbaru atas norma ambang batas parlemen dalam Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023. Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah: (1) Bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 terkait ambang batas parlemen serta kaitannya dengan sistem pemilihan umum proporsional dan sistem pemerintahan presidensial? Dan (2) Bagaimana akibat hukum dan pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 terkait ambang batas parlemen dalam pemilihan umum di Indonesia? Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang dilakukan dengan pendekatan analitis, perundang-undangan, dan historis. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yakni penormaan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan ambang batas parlemen dengan putusan berbentuk konstitusional bersyarat lahir atas pertimbangan bahwa norma tersebut bertentangan dengan kedaulatan rakyat dan keadilan pemilu yang tercermin dari tingginya suara yang terbuang pasca pemilu. Sehingga pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, DPR sebagai pembentuk undang-undang memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti putusan tersebut dengan melakukan pembaharuan norma ambang batas parlemen.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Norma, Ambang Batas Parlemen, Sistem Pemilu Proporsional, Sistem Pemerintahan Presidensial
Subjects:	K Law > K Law (General) > K3154-3370 Constitutional law
Divisions:	02-Faculty of Law > 74201-Law (S1)
Depositing User:	Indah T. Sihombing
Date Deposited:	10 Mar 2025 07:05
Last Modified:	10 Mar 2025 07:05
URI:	http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/168172

Actions (login required)

View Item