PELANGGARAN TERHADAP THE RIGHT OF INVIOLABILITY DALAM KAITANNYA DENGAN KEKEBALAN PERWAKILAN DIPLOMATIK (STUDI KASUS UNITED STATES OF AMERICA V. DEVYANI KHOBRAGADE)

RADUCK, HIZKIA F. H. and Ak, Syahmin and Idris, Akhmad (2014) PELANGGARAN TERHADAP THE RIGHT OF INVIOLABILITY DALAM KAITANNYA DENGAN KEKEBALAN PERWAKILAN DIPLOMATIK (STUDI KASUS UNITED STATES OF AMERICA V. DEVYANI KHOBRAGADE). Undergraduate thesis, Sriwijaya University.

Preview	Text RAMA_74201_02101001105_0029075706_0001027402_01_front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (514kB) | Preview
	Text RAMA_74201_02101001105_0029075706_0001027402_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (317kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02101001105_0029075706_0001027402_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (321kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02101001105_0029075706_0001027402_04.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (105kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02101001105_0029075706_0001027402_05_ref.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (341kB) | Request a copy

Abstract

Hubungan diplomatik sebagai salah satu instrumen hubungan luar negeri, merupakan kebutuhan bagi setiap negara. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa sejak dahulu sampai saat ini tidak ada satupun negara-negara yang dapat berdiri sendiri tanpa mengadakan hubungan internasional. Hubungan tersebut diwujudkan dengan cara membuka hubungan diplomatik dan menempatkan perwakilan diplomatik negara pengirim (sending state) kepada negara penerima (receiving state). Perwakilan Diplomatik sebagai perwakilan dari negara pengirim memiliki kedudukan yang sama dengan kedudukan kepala negara pengirim di negara penerima. Oleh karena itu, perwakilan diplomatik diberikan kekebalan agar dapat melakukan tugas-tugas diplomatiknya dengan efisien. Satu diantara ketentuan kekebalan perwakilan diplomatik yang diatur dalam Konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan Diplomatik yaitu mengatur tentang hak kekebalan perwakilan diplomatik untuk tidak dapat diganggu gugat. Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yang mengkaji Konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan Diplomatik sebagai data primer yang ditunjang dengan data sekunder maupun tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Data-data tersebut dianalisis secara kualitatif, kemudian diuraikan secara sistematis sehingga diambil suatu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap permasalahan tersebut, diketahui bahwa Amerika Serikat telah melakukan pelanggaran berupa penangkapan, penggeledahan, dan penahanan terhadap perwakilan diplomatik dari India yaitu Devyani Khobragade yang masih memiliki kekebalan diplomatik. Devyani Khobragade dituduh telah melakukan penipuan terhadap visa dan membuat keterangan palsu. Dalam perannya sebagai hakim, Shira Scheindlin membatalkan kasus ini dikarenakan Devyani Khobragade memiliki kekebalan diplomatik yang penuh dan kebal atas yurisdiksi Amerika Serikat.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Amerika Serikat, India, Kekebalan Perwakilan Diplomatik
Subjects:	J Political Science > JX International law
Divisions:	02-Faculty of Law > 74201-Law (S1)
Depositing User:	Users 2701 not found.
Date Deposited:	21 Nov 2019 06:44
Last Modified:	21 Nov 2019 06:44
URI:	http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/17513

Actions (login required)

View Item