KEPASTIAN HUKUM KONSESI TAMBANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEAGAMAANBERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

SANTOSO, ARIS BUDI and Irsan, Irsan and Putri, Taufani Yunithia (2025) KEPASTIAN HUKUM KONSESI TAMBANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEAGAMAANBERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA. Undergraduate thesis, Sriwijaya University.

	Image RAMA_74201_02011282126203_cover.jpg - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (241kB)
	Text RAMA_74201_02011282126203.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (3MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011282126203_TURNITIN.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (10MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011282126203_0017018304_0001068806_01_front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (2MB)
	Text RAMA_74201_02011282126203_0017018304_0001068806_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (334kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011282126203_0017018304_0001068806_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (405kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011282126203_0017018304_0001068806_04.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (219kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011282126203_0017018304_0001068806_05_ref.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (216kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011282126203_0017018304_0001068806_06_lamp.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Sektor pertambangan merupakan salah satu aset pengelolaan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara sesuai dengan ketentuan pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Kedudukan Ormas keagamaan terhadap pemberian konsesi tambang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 83A yang memberikan WIUPK prioritas kepada badan usaha ormas keagamaan bertentangan dengan hierarki terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta tidak sesuai dengan tujuan pembentukan ormas keagamaan. Skripsi ini berjudul: “KEPASTIAN HUKUM KONSESI TAMBANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEAGAMAAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA”. Metode Pendekatan pada penelitian ini yaitu normatif dengan pendekatan perundang- undangan, konseptual, sosiologi hukum, politik hukum. Adapun hasil dari penelitian ini (1) Kedudukan hukum Organisasi kemasyarakatan Keagamaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Tahun 2024 terhadap Undang-Undang Pertambangan Minerba dan Batubara tidak sesuai, sebab norma yang menyatakan ormas keagamaan dapat mengelola tambang tidak terdapat didalam undang-undang. (2) Mekanisme perizinan dan pelaksanaan yang tidak harmonis dari segi peraturan yang mengatur mekanisme perizinan dan pelaksanaan bagi ormas keagamaan. (3) Akibat hukum yang ditimbulkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tidak sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan menyebabkan tidak harmonisnya peraturan pemerintah tersebut terhadap undang-undang sehingga peraturan pemerintah tersebut batal demi hukum. Kata Kunci : Pertambangan, WIUPK, Izin Usaha Pertambangan, Akibat Hukum

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Pertambangan, WIUPK, Izin Usaha Pertambangan, Akibat Hukum
Subjects:	K Law > K Law (General) > K3400-3431 Administrative law K Law > K Law (General) > K3402-3417 The administrative process K Law > K Law (General) > K3420-3431 Administrative organization
Divisions:	02-Faculty of Law > 74201-Law (S1)
Depositing User:	Aris Budi Santoso
Date Deposited:	09 Jul 2025 02:57
Last Modified:	09 Jul 2025 02:57
URI:	http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/177256

Actions (login required)

View Item