Muntaqo, Firman (2005) Politik Hukum Pertanahan di Bidang Perkebunan di Indonesia (Identifikasi Sasaran Reformasi Agraria / Pertanahan di Bidang Perkebunan). Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat, 2 (4). 14 -28. ISSN 0854 2031
Preview |
Text
Cover_11.pdf Download (822kB) | Preview |
Preview |
Text
isi_11.pdf Download (10MB) | Preview |
Abstract
Berdasarkan politik agrarian populis atau neo-populis yang dianut UUPA, seharusnya yang berkembang saat ini adalah usaha perkebunan dengan luas pemilik HGU antara 5 sampai 25 ha yang dimiliki oleh satuan keluarga petani yang terhimpun dalam wadah koperasi sebagaimana yang diatur pada pasal 25 ayat 2 UUPA. Namun, kenyataannya saat ini petani tersubordinasi dan lebih banyak terbarjinalkan menjadi buruh perkebunan pada perusahaan perkebunan yang menguasai tanah ribuan hektar. Kondisi demikian menunjukkan bahwa pengaturan hukum dan kebijaksanaan pertanahan di bidang perkebunan belum mencapai hasil sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 45 dan UUPA, yaitu sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat tani
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Politik Hukum, Populis, Neo-Populis, Kapitalis, Otoritarian, Landreform |
| Subjects: | K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence |
| Divisions: | 02-Faculty of Law > 74201-Law (S1) |
| Depositing User: | Dody Nopriansyah MbuL |
| Date Deposited: | 06 Dec 2019 04:32 |
| Last Modified: | 06 Dec 2019 04:32 |
| URI: | http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/19686 |
Actions (login required)
 |
View Item |