PENERAPAN TEORI DEELNEMING PADA PUTUSAN HAKIM DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

MENTARI, RINDA and Febrian, Febrian and Nashriana, Nashriana (2019) PENERAPAN TEORI DEELNEMING PADA PUTUSAN HAKIM DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. Master thesis, Sriwijaya University.

	Text RAMA_74101_02012681721006.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (665kB) | Request a copy
	Text RAMA_74101_02012681721006_TURNITIN.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (23MB) | Request a copy
Preview	Text RAMA_74101_02012681721006_0031016203_0018096509_01_front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (612kB) | Preview
	Text RAMA_74101_02012681721006_NIDN0031016203_NIDN0018096509_02.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (387kB) | Request a copy
	Text RAMA_74101_02012681721006_NIDN0031016203_NIDN0018096509_03.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (599kB) | Request a copy
	Text RAMA_74101_02012681721006_NIDN00310116203_NIDN0018096509_04.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (96kB) | Request a copy
	Text RAMA_74101_02012681721006_NIDN0031016203_NIDN0018096509_05_ref.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (13kB) | Request a copy

Abstract

Dalam menjalankan suatu kejahatan, seseorang tidak hanya melakukan kejahatannya secara tunggal, tetapi dilakukan karena ada orang yang turut serta melakukan kejahatan tersebut, seperti yang terjadi pada tindak pidana korupsi. Turut (serta) melakukan artinya, bersepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama melaksanakannya (kerja-sama). Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana penerapan ajaran penyertaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi pada Sistem Peradilan Pidana saat ini? 2. Hambatan apa yang dihadapi dalam penerapan ajaran penyertaan pidana dalam memberantas tindak pidana korupsi? 3. Bagaimana perluasan unsur deelneming/penyertaan dalam tindak pidana korupsi di masa mendatang?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normative. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa Penerapan ajaran penyertaan terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia berdasarkan Pasal 55 ayat (1) diterapkan terhadap: Pelaku materil yang melakukan perbuatan korupsi secara tidak utuh (tidak sempurna). Pejabat publik yang mengetahui dan atau menyetujui terjadinya tindak pidana korupsi. Pelaku materil dan pemegang kedudukan swasta yang bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dengan pejabat publik. Korporasi yang terlibat dalam tindak pidana korupsi karena berbagai bentuk penyertaan seperti doenplegen, medeplegen, uitlokken memiliki keterbatasan untuk diterapkan dalam tindak pidana korupsi dengan modus operandi yang kompleks atau rumit. Penerapan ajaran penyertaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi mengalami berbagai hambatan atau kendala. Hambatan tersebut dapat berasal dari dalam maupun luar atau baik yang berhubungan dengan substansi perkara maupun di luar perkara. Hambatan tersebut terdiri dari penerapan teori akibat langsung (adequate theory) oleh hakim pidana dalam memutus perkara, kompetensi penyidik dan penuntut umum, adanya kebijakan rencana tuntutan dalam perkara korupsi yang harus ditaati jaksa penuntut umum dan kebijakan hukum pidana. Konsep ajaran penyertaan dalam tindak pidana korupsi dilakukan dengan memperluas ajaran penyertaan dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP melalui konsep knowledge dan agreeing pada konsep participation yang berasal dari Common Law System berdasarkan konvensi internasional (UNCATOC 2000 dan UNCAC 2003) serta mengadopsi konsep participation dalam hal ini konsep complicity mengenai actus reus dan mensrea.

Item Type:	Thesis (Master)
Subjects:	K Law > KB Religious law in general. Comparative religious law. Jurisprudence > KB1-4855 Religious law in general. Comparative religious law. Jurisprudence
Divisions:	02-Faculty of Law > 74101-Law (S2)
Depositing User:	Users 4309 not found.
Date Deposited:	23 Jan 2020 05:13
Last Modified:	23 Jan 2020 05:13
URI:	http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/24973

Actions (login required)

View Item