Flambonita, Suci (2013) Implementasi Prinsip-prinsip Good Administrative Governace Pada Proses Penuntutan (studi kasus di Kejaksaan Negeri Palembang). Simbur Cahaya, XX (52). pp. 3783-3792. ISSN pp. 3783-3792
Preview |
Text
simbur.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstract
Salah satu pilar good governance adalah administrative governance yang mengandung makna sistem implementasi kebijakan yang dilakukan melalui sektor publik yang mempunyai karakteristik efiseien, independen, akuntabel dan transparan. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, keberadaan lembaga-lembaga penegakan hukum formal yang merupakan sistem peradilan pidana yang selalu mendapatkan sorotan dan kritik tajam. Disini penulis menitikberatkan pada kejaksaan dengan fungsi tugas dan kewenangan kejaksaan. Dengan tugas utama dan pokoknya menyaring kasus-kasus yang layak dilanjutkan ke pengadilan, mempersiapkan berkas penuntutan dan melaksanakan penuntutan serta melaksanakan putusan pengadilan.Bertalian dengan hal tersebut dalam pengelolaan suatu ?fungsi? khususnya terhadap proses penuntutan diperlukan suatu tata kelola yang baik. Berdasarkan hal tersebut diperlukan suatu tata kelola yang baik yang akan menghasilkan output yang baik pula. Berdasarkan hal tersebut penulis akan menjabarkan bagaimana implementasi prinsip-prinsip good administrative governance pada proses penuntutan (studi kasus) di Kejaksaan Negeri Palembang
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Implementasi, Good administrative governance, Proses Penuntutan, Kejaksaan |
| Subjects: | K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence |
| Depositing User: | backup admin |
| Date Deposited: | 24 Jan 2020 06:55 |
| Last Modified: | 24 Jan 2020 06:55 |
| URI: | http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/25193 |
Actions (login required)
 |
View Item |