Urgensi penerapan know your customer principles dalam penanggulangan tinak pidana pencucian uang dari perspektif non penal policy

Nashriana, Nashriana (2011) Urgensi penerapan know your customer principles dalam penanggulangan tinak pidana pencucian uang dari perspektif non penal policy. Simbur Cahaya (40). ISSN 14110-0614

[thumbnail of Urgensi_penerapan_know_your_customer_principles_dalam_penanggulangan_tinak_pidana_pencucian_uang_dari_perspektif_non_penal_policy.pdf]
Preview
Text
Urgensi_penerapan_know_your_customer_principles_dalam_penanggulangan_tinak_pidana_pencucian_uang_dari_perspektif_non_penal_policy.pdf

Download (397kB) | Preview

Abstract

Pada tahun 2001, Indonesia oleh Financial Actions Task Force on Money Laundering (FATF) dimasukkan ke dalam daftar Non-Cooperative Countries and Territories (NCTTs). Reaksi pertama yang dilakukan adalah dengan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tanggal 18 Juni 2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles), karena belum dimungkinnya untuk menerbitkan UU dalam waktu singkat. Kemudian kenyataannya, bagi Penyedia Jasa Keuangan (PJK) bila tidak menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Costumer) yang merupakan bagian dari prinsip kehati-hatian akan menjadi sangat rentan. Penerapan KYCP dapat menghindarkan PJK dari risiko reputasi, risiko operasional, risiko hukum dan risiko konsentrasi. Penerapan KYCP tsb dimaksudkanselain untuk mengetahui identitas nasabah, memantau transaksi dan memelihara profil nasabah, serta melaporkan apabila adanya transaksi keuangan yang mencurigakan (suspicious transactions/LTKM) yang dilakukan oleh pihak yang menggunakan jasa bank. Penerapan KYC Principle ini didasari pertimbangan bahwa KYCP tidak saja penting dalam rangka pemberantasan pencucian uang bila dipandang dari sudut Non Penal Policy, melainkan juga dalam rangka penerapan prudential banking untuk melindungi bank dari berbagai risiko dalam berhubungan dengan nasabah dan counter-party. Karena itu PPATK sebagai focal point dalam pemberantasan TPPU, berupaya melakukan pengauditan tingkat kepatuhan PJK dalam menerapkan KYCP, selain Bank Indonesia sebagai Otoritas Moneter di Indonesia melakukan penilaian terhadap seluruh Bank Umum di Indonesia, dan memberikan sanksi bagi PJK Perbankan yang tidak mematuhi peraturan penerapan KYCP tersebut.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: Know Your Customer Principles, Tindak Pidana Pencucian Uang, Non Penal Policy
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence
Divisions: 02-Faculty of Law > 74201-Law (S1)
Depositing User: backup admin
Date Deposited: 29 Jan 2020 04:20
Last Modified: 29 Jan 2020 04:20
URI: http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/25430

Actions (login required)

View Item View Item