LARASATI, MARISSA ANGGUN and Subari, Albar Sentosa and Nashriana, Nashriana (2018) EKSISTENSI KEDUDUKAN PIDANA ADAT DALAM RANCANGAN KUHP NASIONAL. Undergraduate thesis, Sriwijaya University.
Preview |
Text
RAMA_74201_02011381419285_0001015528_0018096509_01_front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (694kB) | Preview |
Text
RAMA_74201_02011381419285_0001015528_0018096509_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (131kB) | Request a copy |
|
Text
RAMA_74201_02011381419285_0001015528_0018096509_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (161kB) | Request a copy |
|
Text
RAMA_74201_02011381419285_0001015528_0018096509_04.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (24kB) | Request a copy |
|
Text
RAMA_74201_02011381419285_0001015528_0018096509_05.ref.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (27kB) | Request a copy |
Abstract
Penulisan skripsi dengan judul “Eksistensi Kedudukan Pidana Adat Dalam Rancangan KUHP Nasional”, bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan Hukum Pidana Adat Dalam Rancangan Hukum Pidana Nasional saat ini dan bagaimana juga eksistensi dari Hukum Pidana Adat tersebut di negara kita Negara Indonesia. Penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian hukum normative, jenis data yang dipergunakan adalah data sekunder yaitu data yang di dapat melalui penelitian kepustakaan. Teknik analisisnya dikaji secara yuridis kualitatif yang menguraikan data yang dikumpulkan dalam kalimat terstruktur serta dikolerasikan secara sistematis. Dasar hukum yang paling sering digunakan dalam Hukum Pidana Adat terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan apa yang sudah dibahas penulis dapat menarik kesimpulan Hukum Pidana Adat merupakan hukum yang benar-benar hidup dalam kesadaran hati nurani warga masyarakat yang tercermin dalam pola-pola tindakan mereka sesuai dengan adat istiadat dan pola sosial budaya yang tidak bertentangan dengan kepentingan adat.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Hukum Pidana Adat, KUHP Nasional, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman |
Subjects: | K Law > K Law (General) > K5015.4-5350 Criminal law |
Divisions: | 02-Faculty of Law > 74201-Law (S1) |
Depositing User: | Mrs Sri Astuti |
Date Deposited: | 14 Aug 2019 03:10 |
Last Modified: | 14 Aug 2019 03:10 |
URI: | http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/4271 |
Actions (login required)
View Item |