IMPLEMENTASI PENYADAPAN OLEH JAKSA SELAKU PENYIDIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

SARI, MEGA and Pettanasse, Syarifuddin and Novianti, Vera (2018) IMPLEMENTASI PENYADAPAN OLEH JAKSA SELAKU PENYIDIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI. Undergraduate thesis, Sriwijaya University.

	Text RAMA_74201_02011181419154_0014125402_0003117704_01_front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (1MB)
	Text RAMA_74201_02011181419154_0014125402_0003117704_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (269kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011181419154_0014125402_0003117704_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (252kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011181419154_0014125402_0003117704_04.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (173kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011181419154_0014125402_0003117704_05_ref.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (124kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011181419154_0014125402_0003117704_06_lamp.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (942kB) | Request a copy

Abstract

Berdasarkan pasal 26 Undang- Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kewenangan penyidik dalam tindak pidana korupsi adalah melakukan penyadapan, Namun, masih menjadi perdebatan apakah jaksa juga berwenang melakukan penyadapan. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan permasalahan yang pertama yaitubagaimana pelaksanaan kewenangan jaksa sebagai penyidik dalam melakukan penyadapan dalam tindak pidana korupsi dan yang kedua, faktor apakah yang mempengaruhi implementasi kewenangan jaksa dalam melakukan penyadapan. Penelitian ini sendiri menggunakan metode penelitian normatif dengan jenis bahan hukum primer, skunder dan tersier. Dari rumusan masalah yang pertama maka didapat hasil pembahasan bahwa jaksa harus meminta izin untuk melakukan penyadapan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan dengan aturan yang telah ada masih tetap menghambat jaksa dalam melakukan penyadapan. Pembahasan yang kedua adalah terdapat beberapa faktor berkaitan dengan penerapan penyadapan oleh kejaksaan baik dari segi faktor pendukung maupun faktor penghambat. Oleh karena itu untuk untuk mengisi kekosongan hukum dan mempertegas kewenangan kejaksaan dalam melakukan penyadapan haruslah dibentuk undang- undang maupun aturan lain terkait kewenangan penyadapan tersebut.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Implementasi Kewenangan Penyadapan, Jaksa Penyidik Tindak Pidana Korupsi
Divisions:	02-Faculty of Law > 74201-Law (S1)
Depositing User:	Mrs Sri Astuti
Date Deposited:	09 Jul 2019 08:17
Last Modified:	18 Jul 2019 14:30
URI:	http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/51

Actions (login required)

View Item