KEBERLAKUAN UNDANG-UNDANG YANG TIDAK DITANDATANGANI OLEH PRESIDEN DALAM SISTEM PRESIDENSIAL INDONESIA

ALEXANDER, YOSHUA and Putri, Vegitya Ramadhani and Rannie, Mahesa (2018) KEBERLAKUAN UNDANG-UNDANG YANG TIDAK DITANDATANGANI OLEH PRESIDEN DALAM SISTEM PRESIDENSIAL INDONESIA. Undergraduate thesis, Sriwijaya University.

	Text RAMA_74201_02011181419018_ 0027068303_ 0023018005_01_front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (1MB)
	Text RAMA_74201_02011181419018_ 0027068303_ 0023018005_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (346kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011181419018_ 0027068303_ 0023018005_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (506kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011181419018_ 0027068303_ 0023018005_04.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (97kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011181419018_ 0027068303_ 0023018005_05_ref.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (260kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011181419018_ 0027068303_ 0023018005_06_lamp.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Pada sistem Presidensial dimana Presiden memiliki wewenang yaitu sebagai kepala pemerintaban dan menjadi kepala negara. Salah satu wewenang yang dimaksud adalah dalam rnengesahkan suatu peraturan penmdang-undangan sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 20 Ayat 4 UUD 1945. Namun pada kenyataannya dalam praktek terjadi penyimpangan konstitusi yaitu dengan berlakunya undang-undang taupe pengesahan Presiden yaitu UU Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, UU Penyiaran, UU Keuangan Negara, UU Advokat, dan UU MD3. Oleh karena itu maka Pada Pasal 20 Ayat 5 UUD 1945 memberikan kesempatau untuk mengadopsi bukum yang cacat secara fonnal. Maka oleh karena itu penulis meneliti penyebab, latar belakang dan alasan sebuah undang-undang tidak ditandatangani oleh Presiden dan keberlakuan terhadap undang-undang yang tidak ditandatangani oleh Presiden dalam sistem presidensial Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitan shipsi ini menggunakan penelitian doktrinal. Penelitian ini dilaku.kan dengan menggunakan pendekatan normatif yaitu peudekatan dengan cara melalui sumber-sumber buku, Jurnal, dan bal1an pustaka lainnya. Adapuu penarikau kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian ini yaitu bahwa penyebab, latar belakang dau alasan suatu undang-undang tidak ditandatangaui oleh Presiden yaitu berdasarkan faktor subjektif dan objektif oleh Presiden itu sendiri yaitu ambiguitas pemerintah,kurangnya kontrol Presiden terhadap Menteri dan langkah Presiden ingin mencari aman dan selanjutnya keberlakuan terhadap undang-undang ini dalam sistem presidensial Indonesia maka undang-undang ini tetap berlaku sebagai syarat materiil sebagaimana dalam Pasal 20 Ayat 5 UUD 1945 namun pengesahan undang-undang ini dilakukan oleh Menteri Sehetaris Negara.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Presiden, undang-undang, UUD 1945
Subjects:	K Law > K Law (General) > K201-487 Jurisprudence. Philosophy and theory of law
Divisions:	02-Faculty of Law > 74201-Law (S1)
Depositing User:	Users 14 not found.
Date Deposited:	22 Jul 2019 09:22
Last Modified:	22 Jul 2019 09:22
URI:	http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/532

Actions (login required)

View Item