IBRAHIM, MALIK and Turatmiyah, Sri and Handayani, Sri (2018) ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 13/PUU-XV/2017 TENTANG PENCABUTAN LARANGAN MENIKAH ANTAR PEKERJA DALAM SATU PERUSAHAAN YANG SAMA. Undergraduate thesis, Sriwijaya University.
Text
RAMA_74201_02011281419174_ 0001116501_ 0007027001_01_front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (1MB) |
|
Text
RAMA_74201_02011281419174_ 0001116501_ 0007027001_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (415kB) | Request a copy |
|
Text
RAMA_74201_02011281419174_ 0001116501_ 0007027001_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (416kB) | Request a copy |
|
Text
RAMA_74201_02011281419174_ 0001116501_ 0007027001_04.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (131kB) | Request a copy |
|
Text
RAMA_74201_02011281419174_ 0001116501_ 0007027001_05_ref.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (137kB) | Request a copy |
|
Text
RAMA_74201_02011281419174_ 0001116501_ 0007027001_06_lamp.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (1MB) | Request a copy |
Abstract
Penelitian ini berjudul "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 13/PUU-XV/2017 Tentang Pencabutan Larangan Menikah Antar Pekerja dalam Satu Perusahaan Yang Sama". Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan didukung oleh metode pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Dalam dunia ketenagakerjaan, tidaklah lepas dari yang namanya hubungan kerja. Substansi dari hubungan kerja itu adalah adanya aturan yang dibuat oleh pengusaha dengan pekerja yang dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja bersama. Namun dalam pembuatan aturan tersebut sejatinya terkadang membuat hak-hak para pihak tidak seimbang. Salah satunya ialah aturan yang dibuat oleh pengusaha untuk melarang pekerjanya memiliki hubungan pertalian darah atau ikatan perkawinan dengan pekerja yang lain dalam satu perusahaan yang sama. Di lain sisi, pihak pekerja sebagai pihak yang membutuhkan pekerjaan mau tidak mau hams ikut menyetujui aturan tersebut. akibatnya bagi setiap pekerja yang melanggar akan dikenai sanksi pemutusan hubungan kerja. Akhimya aturan tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 153 ayat (1) huruf f yang menjelaskan frasa "kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama", diuji rnateriil oleh Mahkamah Konstitusi dan dinyatakan tidak berlaku lagi serta tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Hubungan Kerja, Perjanjian Kerja, Perkawinan, PHK. |
Subjects: | K Law > K Law (General) > K7155-7197 Domestic relations. Family law |
Divisions: | 02-Faculty of Law > 74201-Law (S1) |
Depositing User: | Users 14 not found. |
Date Deposited: | 23 Jul 2019 01:50 |
Last Modified: | 23 Jul 2019 01:50 |
URI: | http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/534 |
Actions (login required)
View Item |