KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERIZINAN PENANAMAN MODAL DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

PUTRI, INDRIANI SARI and Halim, Iskandar and Handayani, Sri (2010) KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERIZINAN PENANAMAN MODAL DI PROVINSI SUMATERA SELATAN. Undergraduate thesis, Sriwijaya University.

	Text RAMA_74201_52061001066.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (40MB) | Request a copy
Preview	Text RAMA_74201_52061001066_0007027001_01_front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (8MB) | Preview
	Text RAMA_74201_52061001066_0007027001_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (12MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_52061001066_0007027001_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (6MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_52061001066_0007027001_04.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (799kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_52061001066_0007027001_05_ref.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (454kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_52061001066_0007027001_06_lamp.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (11MB) | Request a copy

Abstract

Kebijakan Otonomi Daerah pada dasarnya merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah membentuk Pelayanan terpadu satu pintu untuk meningkatkan efektifitas dalam penyelengaraan pelayanan penanaman modal, sehingga penyelengaraan penanaman modal dilakukan secara efisien melalui mekanisme dan prosedur yang transparan. Hal ini menjadi permasalahan utama yang dibahas dalam skripsi ini terutama bagaimana pelaksanaan perizinan penanaman modal dan bagaimana implementasi dari kewenangan pemerintah daerah dalam perizinan usaha, dalam menganalisis permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif selain itu juga didukung pendekatan empiris. Pelaksanaan perizinan usaha dilaksanakan dalam satu atap, kebijakan ini dibuat oleh pemerintah agar terciptanya keterbukaan proses yang sederhana, cepat, efisien serta melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel. Implementasi dari kewenangan pemerintah daerah dalam perizinan usaha merupakan seluruhnya wewenang pemerintah daerah, akan tetapi sampai saat ini belum terealisasikan, sehingga kegiatan penanaman modal dilakukan dengan berkoordinasi antara Badan Penanaman Modal dengan Instansi Penanaman modal Provinsi dan/atau Instansi Penanaman Modal Kabupaten/kota. Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan melayani 40 jenis perizinan yang terdiri atas 23 jenis perizinan dan 17 jenis non perizinan. Untuk 23 jenis izin yang dilayani pada unit Pelayanan terpadu Satu Pintu Badan Penanaman Modal Daerah.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Pemerintah daerah, penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu
Subjects:	H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD39-40.7 Capital. Capital investments
Divisions:	02-Faculty of Law > 74201-Law (S1)
Depositing User:	Mr. Muhammad Irwan
Date Deposited:	16 Sep 2021 02:44
Last Modified:	16 Sep 2021 02:44
URI:	http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/53984

Actions (login required)

View Item