FUNGSI UANG PENGGANTI SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

MUTTAQIN, ZIT and Elvani, Malkian and Ikhsan, Rd. Muhammad (2009) FUNGSI UANG PENGGANTI SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. Undergraduate thesis, Sriwijaya University.

	Text RAMA_74201_02053100017.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (104MB) | Request a copy
Preview	Text RAMA_74201_02053100017_01_front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (21MB) | Preview
	Text RAMA_74201_02053100017_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (22MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02053100017_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (34MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02053100017_04.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (557kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02053100017_05_ref.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (2MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02053100017_06_lamp.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (25MB) | Request a copy

Abstract

Korupsi merupakan tindak pidana yang dianggap luar biasa (extra ordinarycrime) baik dari segi pelakunya, modus operandi yang sistematis dan terstruktur, maupun akibat yang ditimbulkan, korupsi termasuk ranah pidana khusus salah satu kekhususan adalah pengaturan pidana tambahan berupa pembayaran uang penggganti. Jaksa dalam surat tuntutannya selalu memasukkan tuntutan berupa uang pengganti kepada terpidana kasus korupsi dengan tujuan untuk mengembalikan kerugian negara yang diakibatkan oleh korupsi. Namun, hakim tidak selalu menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti terhadap terpidana kasus korupsi. Dari uraian tersebut terdapat 2 (dua) permasalahan yang akan dibahas yaitu: 1). Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti terhadap tindak pidana korupsi. 2). Apa fungsi pidana tambahan berupa uang pengganti dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum sosiologis atau empiris yaitu yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap \masyarakat. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah Purposive sampling. Analisis data dilakukan secara Deskriptif Kualitatif yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata. Dari hasil penelitian bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan uang pengganti adalah sesuai dengan keyakinan hakim ada tidaknya kerugian negara yang nyata-nyata dinikmati oleh terdakwa kasus korupsi. Hakim meminta bantuan BPKP untuk menghitung besarnya kerugian negara, kemudian hakim memiliki perhitungan sendiri dalam menentukan besarnya uang pengganti yang akan dibebankan kepada terdakwa kasus korupsi. Sementara itu, fungsi dari uang pengganti adalah sebagai sarana yuridis yang konkrit dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara, memberikan efek jera kepada terdakwa, dan shock teraphy kepada para pejabat-pejabat agar tidak melakukan korupsi.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Korupsi, Hakim, Uang Pengganti
Subjects:	K Law > K Law (General) > K5575-5582 Juvenile criminal law and procedure
Divisions:	02-Faculty of Law > 74201-Law (S1)
Depositing User:	Tiara Hilda Safitri Rts
Date Deposited:	25 Oct 2021 02:18
Last Modified:	25 Oct 2021 02:18
URI:	http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/56441

Actions (login required)

View Item