SITINJAK, FRAN JEFRI and Elvani, Malkian and Nashriana, Nashriana (2010) PERAN JAKSA DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI. Undergraduate thesis, Sriwijaya University.
Text
RAMA_74201_02043100144.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (42MB) | Request a copy |
|
Preview |
Text
RAMA_74201_02043100144_0018096509_01_front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (10MB) | Preview |
Text
RAMA_74201_02043100144_0018096509_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (9MB) | Request a copy |
|
Text
RAMA_74201_02043100144_0018096509_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (10MB) | Request a copy |
|
Text
RAMA_74201_02043100144_0018096509_04.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (796kB) | Request a copy |
|
Text
RAMA_74201_02043100144_0018096509_05_ref.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (701kB) | Request a copy |
|
Text
RAMA_74201_02043100144_0018096509_06_lamp.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (11MB) | Request a copy |
Abstract
Pada saat ini korupsi merupakan suatu masalah terbesar yang sedang di hadapi oleh aparat penegak hukum dan juga bangsa ini. Terhadap penyidikan tindak pidana korupsi sering terjadi permasalahan mengenai kewenangan yang dimiliki oleh kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi sering dipertanyakan. Karena tidak ada peraturan yang mengatakan secara tegas bahwa jaksa dapat melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Dan koordinasi antara instansi atau Lembaga Lembaga pemerintah (kepolisian dan kejaksaan) yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi untuk menghindari adanya tumpang tindih dalam suatu penyidikan. Karena permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul Peran Jaksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mencakup penelitian terhadap sinkronisasi hukum. Dalam KUHAP penyidik adalah pejabat polisi dan PPNS yang diberi kewenangan oleh undang-undang. Melihat dari peraturan yang berlaku, kejaksaan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana berdasar atas Pasal 31 ayat (1) Undang Undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, yang menyatakan kejaksaan diberi kewenangan melakukkan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu. Dan koordinasi antara instansi atau Lembaga Lembaga pemerintah (kepolisian dan kejaksaan) telah diatur dalam MOU(memorandum of understand) antara jaksa dan kepolisian dalam upaya optimalisasi pemberantasan korupsi pada tahun 2006.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Pidana korupsi, Jaksa |
Subjects: | K Law > K Law (General) > K2100-2385 Courts. Procedure K Law > K Law (General) > K5000-5582 Criminal law and procedure |
Divisions: | 02-Faculty of Law > 74201-Law (S1) |
Depositing User: | Mr Halim Sobri |
Date Deposited: | 26 Oct 2021 02:55 |
Last Modified: | 26 Oct 2021 02:55 |
URI: | http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/56527 |
Actions (login required)
View Item |