KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM RANGKA PENINGKATAN PELAYANAN HUKUM TENTANG PROGRAM BANTUAN HUKUM GRATIS

CHAIDIR, MUHAMMAD SUYUDI and Elvani, Malkian and Taufani, Elfira (2010) KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM RANGKA PENINGKATAN PELAYANAN HUKUM TENTANG PROGRAM BANTUAN HUKUM GRATIS. Undergraduate thesis, Sriwijaya University.

	Text RAMA_74201_02053100048.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (43MB) | Request a copy
Preview	Text RAMA_74201_02053100048_01_front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (9MB) | Preview
	Text RAMA_74201_02053100048_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (14MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02053100048_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (14MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02053100048_04.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (1MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02053100048_05_ref.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (4MB) | Request a copy

Abstract

Pemberian bantuan hukum gratis kepada masyarakat tidak mampu dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan wujud kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang selama ini merasa tak berdaya ketika menghadapi persoalan hukum, perlu diteliti bagaimana mekanisme mendapatkan bantuan hukum gratis ini? Bantuan hukum khususnya bagi rakyat kecil yang tidak mampu dan buta hukum tampaknya merupakan hal yang dapat kita katakan relative baru di negara-negara berkembang. Demikian juga di Indonesia (dalam hal ini di Provinsi Sumatera Selatan). Bantuan hukum sebagai kegiatan pelayanan hukum secara Cuma-Cuma kepada masyarakat miskin dan buta hukum dalam dekade terakhir ini tampak menunjukkan perkembangan yang amat pesat di Indonesia, apalagi sejak PELITA ke-III, Pemerintah mencanangkan program bantuan hukum sebagai jalur untuk meratakan jalan menuju pemerataan keadilan di bidang hukum. Pada kenyataannya tidak semua warga negara mempunyai kemampuan untuk menggunakan jasa advokat atau penasehat hukum guna membela kepentingan mereka dalam memperoleh keadilan. Hal ini disebabkan karena sebagian besar anggota masyarakat Indonesia masih hidup dibawah garis kemiskinan dan kurangnya pengetahuan mereka akan hukum, serta ditambah lagi dengan rendahnya budaya dan tingkat kesadaran hukum masyarakat. Untuk itu diharapkan adanya koordinasi antara advokat dengan aparat penegak hukum dalam pemberian bantuan hukum. Disamping itu advokat sebagai Officium Nobile harus dapat lebih profesional dalam menangani perkara-perkara yang membutuhkan bantuan hukum berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan etika profesi advokat. Karena program bantuan hukum gratis yang digagas Pemerintah provinsi Sumatera Selatan menggunakan dana APBD yang notabene adalah uang rakyat, maka pada prinsipnya harus dipergunakan sebesarbesarnya untuk kepentingan dan pelayanan publik, kedepan kiia berharap dalam APBD Provinsi Sumsel dan APBD kabupaten/kota juga mencantumkan secara khusus mata pasal untuk anggaran bantuan hukum gratis (bantuan hukum Cuma-Cuma).

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence
Divisions:	02-Faculty of Law > 74201-Law (S1)
Depositing User:	Tiara Hilda Safitri Rts
Date Deposited:	26 Oct 2021 07:24
Last Modified:	26 Oct 2021 07:24
URI:	http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/56563

Actions (login required)

View Item