TINJAUAN YURIDIS DI DALAM PENERAPAN SANKSI PIDANA DAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP HAKIM AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PANDAPOTAN, MARUDUT and Syarifuddin, Amir and Achmad, Ruben (2011) TINJAUAN YURIDIS DI DALAM PENERAPAN SANKSI PIDANA DAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP HAKIM AGUNG REPUBLIK INDONESIA. Undergraduate thesis, Sriwijaya University.

	Text RAMA_74201_02061001049.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (50MB) | Request a copy
Preview	Text RAMA_74201_02061001049_0001055303_0002095502_01_front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (12MB) | Preview
	Text RAMA_74201_02061001049_0001055303_0002095502_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (21MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02061001049_0001055303_0002095502_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (13MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02061001049_0001055303_0002095502_04.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (1MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02061001049_0001055303_0002095502_05_ref.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (1MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02061001049_0001055303_0002095502_06_lamp.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (805kB) | Request a copy

Abstract

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai Penerapan Sanksi Pidana dan Sanksi Administrasi Terhadap Hakim Agung Republik Indonesia, hal ini mengingat bahwa antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sama-sama merasa berwenang membentuk kode etik hakim sehingga menimbulkan perdebatan yang kompleks antara kedua lembaga negara tersebut. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan yuridis di dalam penerapan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap Hakim Agung Republik Indonesia serta upaya-upaya didalam penyelesaian kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan Hakim Agung oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Penulisan berikut ini termasuk dalam tipe penelitian normatif. Penelitian ini bertitik tolak dari telaah hukum positif. Penilitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian ini hukum normatif atau kepustakaan normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum yang dipakai untuk menemukan pengertian-pengertian dasar dalam system hukum, peraturan hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengaturan Undang-Undang dalam hal penerapan sanksi terhadap Hakim Agung yang (bermasalah hukum) melakukan tindak pidana sudah tercantum dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomorl4 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Pasal 11 A. Prosedur penerapan sanksi pidana dan sanksi administratif terhadap Hakim Agung yang bermasalah hukum berdasarkan pertimbangan untuk memenuhi pasal 32A junto pasal 81B UU No.3 Thn 2009 tentang Perubahan kedua UU No.14 Thn 1985 tentang Mahkamah Agung, maka disusunlah Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang merupakan pegangan bagi para Hakim di Indonesia serta Pedoman bagi Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal maupun eksternal. Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini terutama ditujukan terhadap masalah yang timbul diantara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tentang perbedaan persepsi tentang tindakan hakim sering dianggap Komisi Yudisial melanggar pedoman perilaku sebagaimana diatur dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, tetapi Mahkamah Agung menganggap bahwa tindakan itu masuk dalam ranah teknisi yudisial. Maka sebaiknya disarankan adalah membentuk mekanisme penyelesaian persepsi tentang hal itu dengan membawanya kehadap Majelis Kehormatan Hakim (MKH) sebagai solusi atas perbedaan persepsi tersebut.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Sanksi Pidana, Sanksi Administratif dan Hakim Agung
Subjects:	K Law > K Law (General) > K5000-5582 Criminal law and procedure K Law > K Law (General) > K5575-5582 Juvenile criminal law and procedure
Divisions:	02-Faculty of Law > 74201-Law (S1)
Depositing User:	Tiara Hilda Safitri Rts
Date Deposited:	11 Jan 2022 04:31
Last Modified:	11 Jan 2022 04:31
URI:	http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/61074

Actions (login required)

View Item