UPAYA PENANGGULANGAN TERHADAP TRANSAKSI TINDAK PIDANA NARKOTIKA MELALUI SARANA TEKNOLOGI INFORMASI (IT) (Studi Kasus di Kota Palembang)

OLANDA, GITA TRI and Achmad, Ruben and Noviant, Vera (2018) UPAYA PENANGGULANGAN TERHADAP TRANSAKSI TINDAK PIDANA NARKOTIKA MELALUI SARANA TEKNOLOGI INFORMASI (IT) (Studi Kasus di Kota Palembang). Undergraduate thesis, Sriwijaya University.

	Text RAMA_74201_02011181419509-0003117704_ 01-front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (781kB)
	Text RAMA_74201_02011181419509-0003117704_ 02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (381kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011181419509-0003117704_ 03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (305kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011181419509-0003117704_ 04.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (95kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011181419509-0003117704_ 05.ref.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (96kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011181419509-0003117704_ 06.lamp.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (829kB) | Request a copy

Abstract

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai Kualifikasi Perbuatan Tercela Terhadap Pemberhentian Kepala Daerah. Pilihan judul tersebut dilatarbelakangi oleh kasus yang terjadi pada Bupati Ogan Ilir di Kabupaten Ogan Ilir yang diberhentikan dari jabatannya akibat perbuatan tercela yang dilakukannya oleh Menteri Dalam Negeri dengan keputusan yang cacat prosedural karena tidak menggunakan mekanisme pemberhentian sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang telah mengakibatkan hilangnya hak, wewenang dan kewajiban kepala daerah yang sebelumnya telah ada, maka dari itu, penulis akan menjelaskan kualifikasi perbuatan tercela dan alasan pemberhentian tersebut untuk mengetahui dan memahami kualifikasi perbuatan tercela sebagai alasan pemberhentian kepala daerah. Berdasarkan hal di atas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) apa kualifikasi perbuatan tercela sebagai dasar pemberhentian kepala daerah? (2) bagaimana mekanisme pemberhentian kepala daerah dengan alasan perbuatan tercela? Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka sebagai bahan hukum primer didukung dengan bahan hukum sekunder dan primer. Bahan dianalisis secara deduktif. Berdasarkan analisis bahan tersebut diperoleh hasil penelitian bahwa: kualifikasi perbuatan tercela yang digunakan sebagai dasar pemberhentian yaitu perbuatan tercela antara lain judi, mabuk, pemakai/pengedar narkoba, dan berzina, serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya, Perbuatan tercela termasuk melanggar norma kesusilaan yang baik yang ada di dalam masyarakat sesuai dengan unsur yang disebutkan di dalam peraturan yang telah di tetapkan; kemudian mekanisme pemberhentian yang cacat prosedur, yang dilakukan Menteri Dalam Negeri dalam mengambil keputusan untuk memberhentikan Bupati Ogan Ilir terbukti tidak sesuai dan tidak memenuhi syarat sesuai prosedur yang telah ditetapkan didalam Undang-Undang sehingga SK menteri dapat dikatakan cacat prosedur.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Pemberhentian, Kualifikasi, Perbuatan Tercela, Mekanisme, Pemda
Subjects:	K Law > K Law (General) > K5015.4-5350 Criminal law
Divisions:	02-Faculty of Law > 74201-Law (S1)
Depositing User:	Mrs Sri Astuti
Date Deposited:	24 Jul 2019 03:39
Last Modified:	24 Jul 2019 03:39
URI:	http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/629

Actions (login required)

View Item