KEWENANGAN PPAT MEMBUAT AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN YANG MEMUAT KLAUSULA KUASA MUTLAK DALAM PENGAJUAN KREDIT PEMBELIAN RUMAH

IKHROM, TEUKU MUHAMMAD HARI and Febrian, Febrian and Elmadiantini, Elmadiantini (2022) KEWENANGAN PPAT MEMBUAT AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN YANG MEMUAT KLAUSULA KUASA MUTLAK DALAM PENGAJUAN KREDIT PEMBELIAN RUMAH. Master thesis, Sriwijaya University.

	Text RAMA_74102_02022681923057.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (1MB) | Request a copy
	Text RAMA_74102_02022681923057_TURNITIN.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (12MB) | Request a copy
Preview	Text RAMA_74102_02022681923057_0031016203_01_front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (886kB) | Preview
	Text RAMA_74102_02022681923057_0031016203_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (149kB) | Request a copy
Preview	Text RAMA_74102_02022681923057_0031016203_03.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (272kB) | Preview
	Text RAMA_74102_02022681923057_0031016203_04.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (42kB) | Request a copy
	Text RAMA_74102_02022681923057_0031016203_05_ref.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (169kB) | Request a copy
	Text RAMA_74102_02022681923057_0031016203_06_lamp.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (735kB) | Request a copy

Abstract

Pembebanan hak tanggungan merupakan salah satu perbuatan hukum yang masih sangat banyak dilakukan oleh seorang PPAT dan kantor pertanahan, pembebanan hak tanggungan harus melewati berbagai macam proses dan harus menyesuaikan kelengkapan data dan persyaratan, menjadi penentu apakah suatu hak atas tanah dapat di bebani hak tanggungan atau bahkan di tolak permohonannya oleh kantor pertanahan karena tidak berkesesuaian dengan hukum yang berlaku. Permasalahan dalam penelitian ini adalah membahas Kewenangan PPAT dalam pembuatan akta pemberian hak tanggungan sebagai bukti pengikatan agunan kredit bagi perbankan, serta membahas tanggungjawab hukum PPAT terhadap akta pemberian hak tanggungan yang dibuat dihadapannya sebagai jaminan kredit. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa tugas dan wewenang PPAT dalam membuat akta pemberian hak tanggungan di dahului dengan pembuatan akta perjanjian kredit, kemudian sebagai asccesoirnya maka di buatkanlah hak tanggungan sebagai jaminan pengikat untuk memberikan perlindungan hukum bagi pihak perbankan untuk menghindari kemungkinan terburuk apabila kreditur cidera janji. Setelah itu, PPAT akan membuatkan akta pemberian hak tanggungan dan surat kuasa membebankan hak tanggungan dan kemudian di daftarkan pada BPN. Surat kuasa membebankan hak tanggungan merupakan surat kuasa mutlak, namun PPAT di perbolehkan tetap melakukan proses pembebanan hak atas tanah karena kuasa mutlak pada skmht tidak bertentangan dengan aturan hukum. PPAT harus menjalankan tugas jabatannya dengan teliti dan hati-hati karena apabila tidak berlaku demikian maka bisa jadi perbuatannya tersebut berpotensi menjadi sumber permasalahan di kemudian hari dan dapat menjerat notaris dalam pusaran permasalahan. PPAT dapat di tuntut pemenuhan tanggung jawab berupa sanksi pidana, perdata maupun administrasi apabila terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan kesalahan dan ataupun turut serta dalam melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang ada. PPAT dapat dijatuhi hukuman pemberhentian dengan tidak hormat apabila masih lalai atau sengaja melakukan proses pembuatan akta peralihan yang memuat dasar klausula kuasa mutlak.

Item Type:	Thesis (Master)
Uncontrolled Keywords:	APHT, Hak Tanggungan, SKMHT, PPAT
Subjects:	K Law > K Law (General) > K3150 Public law
Divisions:	02-Faculty of Law > 74102-Notarial Law (S2)
Depositing User:	TEUKU MUHAMMAD HARI IKHROM
Date Deposited:	02 Feb 2022 04:32
Last Modified:	02 Feb 2022 04:32
URI:	http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/63739

Actions (login required)

View Item