Kewenangan Pemerintah Daerah Kepulauan Bangka Belitung dalam Pengelolaan Wilayah Laut Pesisir

Yuningsih, Henny (2019) Kewenangan Pemerintah Daerah Kepulauan Bangka Belitung dalam Pengelolaan Wilayah Laut Pesisir. In: Politik Hukum Perspektif Daerah Kepulauan Indonesia. CV. Nuswantara, Malang, pp. 43-64. ISBN 978-602-61814-7-3

[thumbnail of Kewenangan Pemerintah Daerah.pdf]
Preview
Text
Kewenangan Pemerintah Daerah.pdf

Download (1MB) | Preview

Abstract

Daerah kepulauan merupakan suatu daerah yang memiliki wilayah lautan lebih besar dari wilayah daratan, yang di dalamnya terdapat pulau-pulau termasuk bagian pulau yang membentuk gugusan pulau sehingga menjadi satu kesatuan geografi, ekonomi, politik, social budaya dan pertahanan keamanan yang hakiki. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu provinsi kepulauan di Indonesia. Berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, maka mulai dari garis pantai hingga 12 mil laut menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Sementara itu, Pemerintah Provinsi yang berciri kepulauan mendapatkan limpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat. Hal ini sebagaimana dituangkan dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, bahwa selain melaksanakan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut, bagi Daerah Provinsi yang berciri kepulauan, Pemerintah Pusat menugaskan pelaksanaan kewenangannya di bidang kelautan. Pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah provinsi khususnya provinsi kepulauan Bangka Belitung, dalam pengelolaan wilayah laut pesisir sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka Pemerintah Pusat yaitu Kementrian Kelautan dan Perikanan menerbitkan Permen No. 23 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil agar penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam pelaksanaan terhadap urusan pemerintahan yang bersifat konkuren dengan adanya pelimpahan sebagian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah Provinsi yang disebut dengan dekonsentrasi.

Item Type: Book Section
Subjects: K Law > K Law (General) > K5000-5582 Criminal law and procedure
Divisions: 02-Faculty of Law > 74201-Law (S1)
Depositing User: henny yuningsih
Date Deposited: 01 Apr 2022 22:57
Last Modified: 01 Apr 2022 22:57
URI: http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/67688

Actions (login required)

View Item View Item