KEWENANGAN NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM MEMBUAT AKTA TANAH

KARISMA, AKBAR and Syaifuddin, Muhammad and Mansur, Amin (2022) KEWENANGAN NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM MEMBUAT AKTA TANAH. Master thesis, Sriwijaya University.

	Text RAMA_74102_02022682024009_TURNITIN.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (11MB) | Request a copy
	Text RAMA_74102_02022682024009.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (9MB) | Request a copy
Preview	Text RAMA_74102_02022682024009_0028077301_01_front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (2MB) | Preview
	Text RAMA_74102_02022682024009_0028077301_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (751kB) | Request a copy
	Text RAMA_74102_02022682024009_0028077301_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (745kB) | Request a copy
	Text RAMA_74102_02022682024009_0028077301_04.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (567kB) | Request a copy
	Text RAMA_74102_02022682024009_0028077301_06_ref.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (561kB) | Request a copy
	Text RAMA_74102_02022682024009_0028077301_07_lamp.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (4MB) | Request a copy

Abstract

Dalam pengaturan kewenangan Notaris dan PPAT dalam membuat Akta Tanah, baik Notaris dan PPAT memiliki kewenangan yang serupa di mana kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f masing-masing menurut Undang-Undang tentang Jabatan Notaris (UUJN) dan kewenangan PPAT dalam membuat Akta Tanah diatur dalam Pasal 2 dan Peraturan Pemerintah tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP PPAT). Namun ketentuan dalam UUJN mengandung kekaburan norma (vague norm) yang mengakibatkan ketidakpastian hukum mengenai kewenangan Notaris dalam membuat Akta Tanah. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan jenis dan sumber bahan hukum diperoleh dari data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dengan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, akibat hukum dari pengaturan kewenangan Notaris dan PPAT dalam membuat Akta Tanah ialah kemultitafsiran aturan hukum terkait kewenangan Notaris dan PPAT dalam membuat Akta Tanah dan dugaan tumpang tindih kewenangan antara Notaris dan PPAT dalam membuat Akta Tanah. Konsep ideal kewenangan Notaris Dan PPAT dalam membuat Akta Tanah di masa mendatang ialah dengan merevisi ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf f UUJN dengan memuat jenis Akta-Akta Tanah apa saja yang termasuk dalam kewenangan Notaris serta sinkronisasi ketentuan terkait kewenangan Notaris dan PPAT dalam membuat Akta Tanah dengan cara meningkatkan kedudukan PP PPAT sebagai Peraturan Pemerintah kedalam undang-undang sehingga terjadi sinkronisasi hukum agar tidak terjadi tumpang tindih dalam kewenangan Notaris dan PPAT dalam membuat Akta Tanah.

Item Type:	Thesis (Master)
Uncontrolled Keywords:	Kewenangan, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah
Subjects:	K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence
Divisions:	02-Faculty of Law > 74102-Notarial Law (S2)
Depositing User:	Akbar Karisma
Date Deposited:	13 Jan 2023 03:34
Last Modified:	13 Jan 2023 03:34
URI:	http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/86034

Actions (login required)

View Item