Urgensi Pengaturan Minimum Age Responsibility Dalam Hukum Pidana Anak

Nashriana, Nashriana (2011) Urgensi Pengaturan Minimum Age Responsibility Dalam Hukum Pidana Anak. Simbur Cahaya (36). pp. 711-724. ISSN 14110-0614

[img]
Preview
Text
Cover_Urgensi_Pengaturan_Minimum_Age_Responsibility_Dalam_Hukum_Pidana_Anak.pdf

Download (106kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Urgensi_Pengaturan_Minimum_Age_Responsibility_Dalam_Hukum_Pidana_Anak_(2).pdf

Download (2MB) | Preview

Abstract

Upaya-upaya perlindungan anak harus dimulai sedini mungkin,agak kelak dapat berpatisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara.Pada hakikatnya,anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri terhadap berbagai macam ancaman mental,fisik,dan sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya.Bagi anak yang melakukan kenakalan,pasal 1 ayat 1 jo Pasal 4 ayat 1 UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mengatur bahwa usia minimum bagi anak yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah 8 tahun.Namun dalam kenyataannya,bagi anak yang berusia di bawah 8 tahun tetap dilakukan pemeriksaan sampai ke pengadilan,seperti pada kasus controversial yang menimpa seorang anak yang bernama raju.Hal ini disebabkan karena UU tersebut tidak mengatur secara tegas pada tahap pemeriksaan mana seorang anak harus memenuhi usia 8 tahun tersebut.Seharusnya UU mengatur bahwa pada tingkat pemeriksaan tingkat kepolisian,usia minimum tersebut harus sudah dipenuhi,dan bukan ketika anak diperiksa pada tahap persidangan

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: urgensi,Minimum Age Responsibility,hukum Pidana Anak
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence
Divisions: 02-Faculty of Law > 74201-Law (S1)
Depositing User: backup admin
Date Deposited: 29 Jan 2020 04:20
Last Modified: 29 Jan 2020 04:20
URI: http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/25429

Actions (login required)

View Item View Item